Semua Orang Berhak Beli Saham KS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan tidak membuat larangan kepada para pejabatnya untuk membeli saham badan usaha milik negara atau BUMN, termasuk saham perdana PT Krakatau Steel atau KS. Sebagai jalan tengahnya, pejabat pemerintah sebaiknya tidak membeli saham secara langsung, namun dapat membelinya melalui instrumen reksadana yang dikhususkan pada transaksi saham-saham emiten BUMN.

"Dengan cara ini, diharapkan akan menghilangkan kecurigaan kepada para pejabat, terutama para pejabat di Kementerian BUMN. Pelarangan membeli saham memang tidak boleh, namun sebagai jalan tengahnya, pejabat Kementerian BUMN sebaiknya berinvestasi melalui reksadana BUMN," ungkap Ketua Tim Pengawas Independen IPO (Pelepasan Saham Perdana) PT Krakatau Steel, Mas Ahmad Daniri di Jakarta, Selasa (9/11/2010).

Daniri mengatakan, penghentian larangan pembelian saham KS itu merupakan salah satu dari tiga usulan yang disampaikan Tim Pengawas Independen IPO KS kepada Menteri BUMN Mustafa Abubakar.

"Jangan ada larangan untuk memperoleh saham. Tidak ada ketentuan di pasar modal yang tidak membolehkan mereka membeli saham karena ada anggapan konflik kepentingan. Namun, agat tetap sesuai dengan etika, dan tidak menimbulkan kontroversi, sebaiknya para pejabat melakukan investasinya menggunakan reksadana," ungkapnya.

Usulan kedua dari Tim Pengawas adalah perkuat sosialisasi sebelum IPO dilakukan agar jumlah investor ritel yang berpengetahuan semakin banyak di Indonesia. Jika itu terjadi, maka perusahaan yang ingin memperoleh pendanaan bagi bisnisnya dapat melakukan IPO dengan mudah.

"Idealnya, kalau mengacu ke negara dengan pasar modal yang sudah maju, Indonesia seharusnya memiliki investor domestik minimal 10 juta dari 200 juta penduduk. Jadi kami putuskan setiap IPO harus ada misi edukasi kepada masyarakat investor. Sehingga investor yang berpengetahuan bisa terbangun. Kalau investor domestik sudah banyak, maka pasar modal pun akan semakin stabil," kata Daniri.

Usulan ketiga, jangan biarkan ada satu orang pun, terutama orang yang sedang memiliki kekuasan menekan penjamin emisi hanya untuk mengarahkan harga sesuai dengan kepentingan penguasa itu.