Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub Kecewa Kinerja Garuda

Kompas.com - 24/11/2010, 15:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Freddy Numberi secara terbuka mengaku kecewa terhadap kinerja pelayanan PT Garuda Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

"Secara pribadi, saya kecewa," katanya menjawab pers di sela Penyerahan Penghargaan Penilaian Unit Pelayanan Publik di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penegasan tersebut terkait dengan kacaunya pelayanan penerbangan PT Garuda Indonesia sejak 21 Nopember 2010 akibat gagalnya sistem integrasi pelayanan maskapai itu.

Oleh karena itu, pihaknya sedang mengkaji kemungkinan memberikan sanksi kepada maskapai pelat merah itu. "Nanti kita lihatlah (kemungkinan sanksi, red)," katanya.

Freddy menyatakan, operator transportasi seperti Garuda seyogyanya transparan kepada publik terkait pelayanannya. "Jadi, harus tranparan disampaikan dulu ke publik. Karena akibat dari gagalnya sebuah sistem, penumpang yang terkena," katanya.

Karenanya, sebuah sistem baru itu, lanjutnya, harus dikomunikasi dulu, diujicoba dulu agar hasilnya maksimal.

Freddy berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan Garuda harus menjadi contoh yang lebih baik ke depan.

Prinsip pelayanan jasa transportasi saat ini dan ke depan, tegasnya, setidaknya harus memenuhi tiga persyaratan yakni, transparan, akuntabel dan melibatkan partisipasi publik.

Ditanya apakah ada kemungkinan kejadian itu disabotase. Ia hanya mengatakan, "Saya juga terima laporan seperti itu". Namun, dia berharap, dugaan itu tidak benar.

Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Herry Bakti S. Gumay, sebelumnya mengungkapkan, pihaknya mempertimbangkan pengurangan frekuensi penerbangan maskapai itu. "Jika sampai besok (25/11/2010) seperti yang dijanjikan Garuda, pulih, tetapi ternyata hanya mampu 75 persen kapasitasnya, maka ya sebesar itu yang akan kita berikan," katanya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

    Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

    Whats New
    Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

    Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

    Whats New
    Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

    Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

    Whats New
    Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

    Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

    Whats New
    BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

    BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

    Whats New
    Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Work Smart
    Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

    Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

    Whats New
    Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

    Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

    Work Smart
    Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

    Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

    Whats New
    Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

    Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

    Whats New
    Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

    Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

    Whats New
    Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

    Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

    Whats New
    Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

    Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

    Whats New
    Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

    Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

    Whats New
    Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

    Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com