Sisa Dana Penerbitan Obligasi

Jakarta, Kompas - Kementerian Keuangan memperhitungkan dana hasil penerbitan obligasi yang tidak terpakai hingga akhir tahun 2010 mencapai Rp 23,2 triliun. Dana tersebut digolongkan sebagai sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa.

Sisa dana ini terjadi karena target defisit APBN Perubahan Tahun 2011 meleset dari sasaran awal 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 1,1 persen atas PDB pada akhir tahun 2010.

”Defisit (APBN-P 2010) menjadi lebih rendah karena ternyata realisasi penerimaan negara melampaui target yang diinginkan. Jadi, meskipun realisasi belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, karena penerimaannya lebih tinggi, defisit APBN menjadi lebih rendah,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati di Jakarta, Selasa (28/12).

Pada awalnya di APBN-P 2010, pemerintah harus mengejar target pembiayaan yang berasal dari utang dan penerbitan obligasi senilai Rp 133,7 triliun.

Dana sebesar itu diperlukan karena anggaran belanja negara yang ditetapkan Rp 1.126,1 triliun tidak dapat ditutup oleh penerimaan negara yang bersumber dari pajak, kepabeanan, dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 992,4 triliun.

Namun, menurut Anny, pihaknya memproyeksikan, hingga akhir tahun 2010, penerimaan negara akan mencapai 101,5 persen atau 1,5 persen lebih besar daripada target awal Rp 992,4 triliun. Hal ini membuat kebutuhan untuk menerbitkan obligasi menjadi berkurang.

Namun, pada saat yang sama, Kementerian Keuangan menggelar lelang penerbitan obligasi sejak semester I-2010 sehingga dananya sudah masuk ke kas negara lebih dahulu.

Dana obligasi sudah diterima jauh sebelum Kementerian Keuangan sadar bahwa penerimaan negara akan melampaui target.

Kementerian Keuangan telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan Silpa 2010 sebesar Rp 23,2 triliun untuk tiga tujuan.

Pertama, membayar tunggakan subsidi listrik pemerintah kepada PT PLN tahun anggaran 2009 senilai Rp 4,6 triliun.