MTI Sayangkan Dana Pemeliharaan Tertunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Kecelakaan transportasi perkeretaapian yang beberapa kali terjadi dalam kurun waktu empat bulan terakhir sebenarnya masih bisa diatasi dengan memberikan perhatian pada pemeliharaan kereta api. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

Dana pemeliharaan sarana dan prasarana kereta api senilai total Rp 17,4 triliun justru terpaksa ditunda. Padahal, kebutuhan akan pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut adalah yang paling mendesak, mengingat mayoritas kecelakan terjadi karena kerusakan dalam sistem persinyalan.

Demikian yang diutarakan Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, Jumat (4/2/2011), dalam pernyataan sikap di kantor MTI, Jalan Cikini Raya, Jakarta. "Ada backlog atau penundaan biaya perbaikan sarana dan prasarana senilai Rp 17,4 triliun bagi PT KAI. Jadi tidak aneh apabila kereta-kereta yang kita miliki sangat rentan rusak apalagi kecelakaan," ujar Djoko.

Umur kereta ekonomi yang ada saat in pun, lanjutnya, bisa lebih dari usia normal kereta yang mencapai 20 tahun. "Saat ini bahkan ada kereta di Sumatera Barat buatan tahun 1929, dan mayoritas kereta-kereta yang ada sekarang itu buatan tahun 1950-an. Padahal maksimal dipakai selama 20 tahun," ucapnya.

Oleh karena itu, Djoko melihat pemenuhan dana Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation/PSO) dan dana pemeliharaan dan operasional infrastruktur (Infrastructure and Maintenance Operation/IMO) harus menjadi perhatian dan komitmen pemerintah demi keselamatan penumpang.

"Kurang memadainya IMO dan PSO dari pemerintah mengakibatkan backlog sampai Rp 17,4 triliun dan ini tentu sangat berpengaruh pada keselamatan kereta," katanya.

Di dalam daftar kebutuhan dana untuk pemeliharaan kereta api, kebutuhan untuk prasarana paling besar mencapai Rp 11,489 triliun. Prasarana rel mencapai Rp 6,092 triliun, jembatan Rp 1,633 triliun, dan sintelis Rp 3,764 triliun. Sementara total biaya sarana yang dibutuhkan mencapai Rp 5,982 triliun.

Biaya tersebut tersebar untuk menjalankan MO lokomotif Rp 1,742 triliun, melanjutkan program standardisasi bogie kereta Rp 425 miliar, melanjutkan program standardisasi bogie gerbong Rp 70 miliar, penggantian kereta umur di atas 40 tahun dengan KRD Rp 3,4 triliun, peningkatan prasarana pendukung pemeliharaan sarana di balai yasa dan dipo Rp 100 miliar, dan peningkatan fasilitas pemeliharaan sarana di balai yasa dan dipo Rp 245 miliar. Sehingga apabila dijumlah secara keseluruhan total biaya yang dibutuhkan namun tertunda (backlog) tersebut mencapai Rp 17,471 triliun.