Integrasi Data Menekan Pemalsuan

Bandung, Kompas - Pemerintah membangun jaringan sistem informasi pendataan perekrutan calon tenaga kerja Indonesia di daerah untuk menekan pemalsuan data. Bank data itu akan terintegrasi dari dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota dan provinsi sampai ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia untuk memperkuat pengawasan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meluncurkan sistem yang terintegrasi dalam layanan terpadu satu pintu (LTSP) TKI di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/2). Turut hadir Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

”Integrasi data penting agar tidak ada lagi calon TKI yang berangkat tidak diketahui pemerintah, terutama pemda yang rawan pembuatan identitas palsu. Kami akan lebih mudah mengakses data sehingga Kedutaan Besar RI dan Konsulat Jenderal RI di negara penempatan tahu berapa WNI yang masuk setiap hari dan memonitor perkembangan mereka,” ujar Muhaimin.

Indonesia memiliki sedikitnya 6 juta TKI dengan sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang rentan menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Malaysia dan Arab Saudi merupakan dua negara tujuan utama penempatan saat ini.

Untuk tahap pertama, BNP2TKI membantu penyediaan komputer dan jaringan informasi di 26 dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota di Jabar. Sistem ini bertujuan menghilangkan pemalsuan dokumen calon TKI dan mengikis praktik percaloan atau perdagangan orang.

Jumhur menargetkan, sistem informasi tersebut menjangkau sedikitnya 400 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam semester I tahun ini. BNP2TKI akan menyediakan komputer dan jaringan yang dibutuhkan.

”Era manipulasi data mudah-mudahan segera berakhir untuk TKI. Data online dari daerah ke pusat akan terus berjalan dari Jabar terus ke Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujarnya.

Jumhur memilih Jabar sebagai proyek percontohan karena dari 6 juta TKI, 1 juta orang di antaranya berasal dari Jabar.

Heryawan mengapresiasi sistem informasi ini. Menurut dia, semua calon TKI akan tercatat sehingga pemda dan pemerintah pusat lebih optimal melindungi TKI. (ham/eld)