Menkeu Pasrah Pembatasan BBM Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo pasrah apabila penerapan pembatasan BBM bersubsidi yang rencananya dilaksanakan April 2011 harus ditunda.

Agus menyampaikan, pemerintah harus menyerahkan kepada DPR kajian program penerapan pembatasan BBM bersubsidi terutama dampaknya terhadap masyarakat.

"Kalau dalam kajian dari pemerintah terlihat pembatasan BBM itu kurang efektif atau kurang bermanfaat dibandingkan adanya penyesuaian yang mesti dituruti oleh masyarakat. Mungkin kalau seandainya harus ada penundaan, mungkin harus ditunda. Yang penting harus efektif," ungkapnya di Gedung DPR RI, Rabu (23/2/2011).

Agus juga menyampaikan, saat ini pemerintah sedang melakukan kajian-kajian alternatif jika  seandainya penundaan itu terjadi.

"Nanti dipelajari dan kita sudah bikin simulasi, yang kita lihat tentu ada alternative-alternative action yang lain. Yang paling kita harapkan yang terkait dengan subsidi itu, kan bagaimana supaya lifting minyak itu jangan menurun," ujarnya.

Seperti diketahui, apabila penerapan pembatasan BBM bersubsidi batal dilakukan, maka beban penambahan subsidi dalam anggaran adalah sebesar Rp 3 triliun.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu satu kajian final yang sedang disusun pokja sosial-ekonomi bersama tiga universitas negeri di Indonesia, yakni ITB, UI, dan UGM, terkait dampak kebijakan ini.

"Kalau studinya mengatakan dari sisi kesiapannya masih perlu waktu, kenapa harus dipaksakan? Tapi jangan diartikan pemerintah plin plan, saya enggak suka begitu. Kita ini makhluk yang berpikir, asumsi-asumsi bisa berubah. Tapi secara logika, pembatasan itu adalah alternatif yang baik,” ujar Hatta baru-baru ini. (Bambang Rakhmanto/Kontan)