Inilah Kesepakatan LKPP dan Kontraktor

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelembagaan finansial yang berhak mencairkan dana proyek Mass Rapid Transit (MRT) mulai diributkan menjelang digelarkanya pra kualifikasi tender dokumen pembangunan MRT.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) menilai kewenangan tersebut seharusnya berada di tangan PT MRT Jakarta, bukan pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta. Demikian pula pendapat para kontraktor yang lebih menginginkan PT MRT Jakarta sebagai operator sekaligus pihak yang berwenang mencairkan dana proyek MRT.

Hal tersebut terungkap dalam Seminar "Rencana Pembangunan MRT" yang dihadiri oleh puluhan konsultan konstruksi, Rabu (9/3/2011), di Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

"Masalah kelembagaan ini harus selesai sebelum tender dimulai. Sekarang saya tanya kalau Anda kontraktor, mana yang lebih baik apakah DKI atau MRT?" tanya Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP, Agus Prabowo.

Didi Budian, kontraktor yang turut dalam seminar, mengatakan bahwa berdasarkan aturan JICA sebagai lembaga penyalur dana pinjaman, pemerintah Indonesia harus menunjuk sebuah lembaga yang berhak mengelola uang pinjaman proyek tersebut.

"Tapi kalau di JICA, uang pinjaman itu harus digunakan untuk MRT, tidak boleh digunakan untuk proyek lain. Sebaiknya budget user-nya PT MRT Jakarta saja, agar terintegasi dengan proyek. Kalau di pemda akan sulit," ucap Didi.

Fujihara, kontraktor lain asal Jepang, pun menyatakan hal serupa. Pengelolaan dana proyek oleh MRT Jakarta akan lebih memudahkan prosedur pembangunan proyek. Namun, dengan kenyataan tidak jelasnya lembaga yang akan berwenang soal finansial ini, Fujihara mempertanyakan kelangsungan jadwal yang ditetapkan sebelumnya.

"Kapan akan bisa ditenderkan, apakah masalah ini tidak akan berpengaruh pada jadwal tender?" ungkapnya.

Melihat respon para kontraktor yang akan menjadi calon peserta pra kualifikasi tender dokumen MRT ini, Agus kemudian setuju bahwa secara realistis yang paling memungkinkan memegang wewenang finansial adalah PT MRT Jakarta, sebagai operator proyek subway tersebut.

"Paling realistis diserahkan kepada MRT, tapi memang harus ada political legowo untuk diserahkan ke MRT. Nah, soal ini yang berwenang memutuskan Gubernur," tandas Agus.