Kawasan Ekonomi Khusus Kendal "Mangkrak"

SEMARANG, KOMPAS.com — Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo, Selasa (22/3/2011), mengatakan, pengembangan pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal masih belum optimal.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih memerlukan pelengkap sarana infrastruktur, seperti pembangunan pemecah gelombang di kompleks pelabuhan dan jalan masuk ke kawasan tersebut.

"Untuk menyempurnakan sarana infrastruktur di Pelabuhan Kendal saja memerlukan dana sekitar Rp 35 miliar. Pemprov tidak bisa menanggung pembiayaan itu sendiri, harus dibantu pemerintah pusat," ujar Bibit Waluyo ketika menyerahkan surat keputusan pengangkatan 390 calon pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KEK Kabupaten Kendal yang berlokasi di Kecamatan Kendal dan Kaliwungu itu menempati areal seluas lebih 1.000 hektar. KEK ini dibangun sejak 2006 atau lima tahun silam. Namun, akibat minimnya anggaran pengembangan, saat ini KEK termasuk pelabuhannya kini terbengkalai (mangkrak).

Bibit Waluyo sebenarnya berharap pelabuhan bisa lebih berfungsi agar sebagian barang dari kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang, dapat ditempatkan di pelabuhan Kendal.

Bantuan anggaran yang cukup besar itu, kata Bibit Waluyo, sudah memperoleh persetujuan dari Kementerian Perhubungan RI. Bila tidak ada perubahan, pelabuhan Kendal akan dilengkapi infrastruktur pada 2014.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Hayatul Maki, menilai, KEK di Kendal itu terbengkalai karena Pemerintah Kabupaten Kendal tidak mampu menarik investor dari luar Jawa Tengah. Investor tidak bisa hanya ditawari tenaga kerja yang murah dan kemudahan perizinan, apabila lokasi KEK tidak digarap serius.

Fasilitas di kawasan itu sangat minim, seperti belum tersedianya penerangan jalan, kebutuhan listrik masih belum terukur, dan fasilitas infrastruktur masih kalah dengan Kota Semarang. Meski Semarang kerap dilanda rob, investor tetap memilih berinvestasi di sana karena infrastruktur jauh lebih lengkap.