Hari Ini BBM Diawasi Ketat

Jakarta, Kompas - Realisasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar periode Januari-27 Maret telah melebihi kuota dalam APBN 2011. Untuk itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi diminta memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi mulai 1 April 2011.

”Mulai besok (1 April), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta memperketat pengawasan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, Kamis (31/3), seusai menghadiri acara sosialisasi pengendalian BBM Bersubsidi di Jakarta.

”Kalau kuota sudah lewat, distribusi BBM bersubsidi diminta distop. Itu yang mengatur BPH Migas. Kuota yang memutuskan BPH Migas, pemerintah daerah, dan Pertamina, nanti akan diputuskan bersama,” ujarnya. Jadi, saat ini pengendalian BBM bersubsidi bergantung pada BPH Migas yang membagi kuota per daerah. Jika kuota sudah habis, diarahkan ke pertamax.

”Kalau tidak dilakukan apa- apa, tahun 2011 konsumsi BBM bersubsidi bisa mencapai 42,5 juta kiloliter,” kata anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim. Salah satu cara pengendalian volume BBM bersubsidi yang dirintis BPH Migas adalah memberikan alokasi pada badan usaha penyalur BBM bersubsidi lalu dibagi dalam kuota kabupaten atau kota, bisa pula merealokasi antardaerah bila diperlukan.

Data BPH Migas menyebutkan, volume BBM bersubsidi 2011 sebanyak 38,5 juta kiloliter. Dengan rincian, premium 23,19 juta kiloliter, minyak tanah 2,3 juta kiloliter, dan solar 13,08 juta kiloliter. Sepanjang Januari-27 Maret 2011, konsumsi premium mencapai 2,8 persen di atas kuota, sedangkan solar 3,5 persen melebihi kuota.

Realisasi konsumsi BBM bersubsidi di sejumlah provinsi melebihi kuota dalam APBN antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Untuk premium, tercatat 24 provinsi melebihi kuota APBN, bahkan di Bangka-Belitung realisasi konsumsinya 9,7 persen di atas kuota. Untuk solar, ada 19 provinsi yang konsumsinya melebihi kuota, dan 13 provinsi di antaranya tingkat konsumsinya lebih dari 3 persen di atas kuota.

Direktur Niaga dan Pemasaran PT Pertamina Djaelani Sutomo menambahkan, pihaknya berencana menata dari sisi konsumsi BBM bersubsidi. Di awal April ini sudah terpasang spanduk bertuliskan ”Terima kasih karena tidak ikut-ikutan membeli BBM bersubsidi” dan ”Premium untuk golongan tidak mampu” di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, dan dalam waktu 1 bulan ini sudah terpasang di seluruh wilayah Indonesia.

(EVY)