Sebentar Lagi MPP, Indra Malah Dipecat Merpati

JAKARTA, KOMPAS.com — Indra Topan harus membayar segala aktivitasnya sebagai aktivis di Serikat Karyawan PT Merpati Nusantara Airlines dengan menerima pemecatan dari manajemen maskapai BUMN tersebut. Padahal, tanpa dipecat pun, Indra yang sehari-hari bekerja sebagai Insurrance Quality Control Merpati Maintenance Facility Surabaya dua bulan lagi akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP).

Direktur Utama Merpati Sardjono Jhony Tjitrokusumo bersama jajaran manajemennya merasa terganggu dengan pernyataan-pernyataan Indra di media beberapa waktu lalu. Salah satu pernyataan yang dimuat dalam sebuah media online adalah Merpati terancam bangkrut.

Indra yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Karyawan Teknik Merpati saat dihubungi Tribun mengatakan, selain telah mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara tidak hormat, dia juga menerima beberapa ancaman dari pihak manajemen. Salah satunya adalah ancaman pembekuan hak-hak pensiunnya. "Semua ancaman, saya punya rekamannya. Ini akan saya jadikan bukti," kata Indra, Rabu (13/4/2011).

Indra merasa heran dengan langkah manajemen yang dianggap menzaliminya. Menurut dia, pernyataan tersebut sebenarnya merupakan kritik agar Merpati memperbaiki manajemennya.

Saat ini hubungan industrial antara Serikat Karyawan (Sekar) dan manajemen Merpati memang sedang kurang baik. Hal itu dimulai dengan menurunnya kinerja Merpati pada 2008-an. Saat itu, gaji karyawan selama beberapa bulan terpaksa dipotong. Penundaan pembayaran gaji pun sempat terjadi. Hal ini berlangsung hingga akhirnya dua pentolan Sekar Merpati, Indra Topan dan Ketua Umum Sekar Merpati Purwanto dipecat. Indra resmi mendapat PHK pada 1 April lalu, sedangkan Purwanto pada 12 April kemarin.

"Masih ada sekitar lima pengurus Sekar lagi yang akan dipecat Merpati," ungkap Indra. Namun, dia tidak mau menyebutkan nama kelima karyawan yang terancam dipecat itu.

Melalui pengacaranya, M Ismak, Indra pun melayangkan somasi kepada manajemen Merpati. Menurutnya, PHK tersebut sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan prosedur Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta hubungan industrial.

Sementara itu, Purwanto menyatakan pesimistis terhadap kemungkinan memperoleh pesangon. "Gaji bulan ini saja saya yakin tidak dibayar, apalagi pesangon," tandasnya.

Meski demikian, saat ini menurutnya masih ada jalur hukum yang akan mereka tempuh agar mendapatkan hak sesuai yang diharapkan.

Purwanto sangat menyadari bahwa sebagai orang nomor satu di serikat karyawan, ia memiliki risiko dipecat saat melakukan tindakan yang dianggap membela dan melindungi kepentingan karyawan dalam hal pemenuhan hak-hak normatif yang belum dipenuhi perusahaan.

Baca Juga: FSP BUMN Bersatu Dukung Pemecatan