Pemerintah Gagal Lindungi Warga

JAKARTA, KOMPAS.com — Kecelakaan pesawat Merpati Nusantara di Teluk Kaimana, Papua Barat, Sabtu (7/5/2011), menunjukkan pemerintah gagal melindungi warga dalam sektor jasa penerbangan.

Pasalnya, kebijakan pembelian pesawat Merpati yang naas itu bukan hanya telah memberikan peluang lahirnya mafia dan bandit yang mencari keuntungan diri sendiri, tetapi justru merusak perlindungan dan keselamatan warga bangsa dan kesejahteraan umum. PT Merpati Nusantara sebagai badan usaha yang dikelola pemerintah dinilai telah mengabaikan aspek-aspek keselamatan jiwa penumpang yang diangkutnya melalui kebijakan ekonomi yang tidak berperspektif konstitusi. Oleh karena itu, BUMN penerbangan itu harus sepenuhnya bertanggung jawab.

Pemerintah juga harus melakukan reevaluasi kembali semua program dan kebijakan BUMN tersebut selain meneliti pembelian pesawat tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi Lintas Fraksi dan Komisi DPR Arif Budimanta kepada Kompas, Minggu (8/5/2011). "Dengan seringnya terjadi kecelakaan pesawat, ini menunjukkan pemerintah melalui BUMN yang dimilikinya telah gagal melindungi warganya," ujarnya.

Menurut Arif, dari perspektif kebijakan ekonomi konstitusi, setiap kebijakan ekonomi seharusnya mempertimbangkan aspek perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi yang mewajibkan negara melindungi setiap warga negara.

"Jangan hanya memberikan peluang lahirnya mafia dan bandit yang mencari keuntungan diri sendiri dan merusak standar perlindungan dan keselamatan warga bangsa serta kesejahteraan umum," ujar anggota Komisi XI DPR asal Fraksi PDI-P itu.

Pembelian pesawat tanpa sertifikat itu, lanjut Arif, telah menurunkan (down grade) perlindungan dan keselamatan penerbangan yang selama ini dipatuhi pemerintah sendiri. "Seharusnya, dengan pesawat yang layak dan bersertifikat serta profesionalitas awak pesawat, keselamatan jiwa para penumpang menjadi faktor utama yang harus diperhatikan BUMN," papar Arif.

Menurut dia, perlindungan dan keselamatan penumpang seharusnya bersifat mutlak dan merupakan mandat kepada pemerintah yang harus dilaksanakan BUMN, sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan dasar itu, lanjut Arif, pemerintah harus segera melakukan reevaluasi semua kebijakan ekonominya, khususnya di bidang jasa penerbangan dan transportasi di Merpati Nusantara. "Sudah terlalu sering terjadi kecelakaan sehingga penting dan tidak bisa ditunggu lagi reevaluasi terhadap setiap kebijakan dan program yang diambil oleh BUMN penerbangan kita. Kalau perlu, diteliti bagaimana pembelian pesawat itu," ujarnya.