Tahun 2012, Kepesertaan Berdasarkan Data BPS

Jakarta, Kompas - Pemerintah akan menggunakan data Badan Pusat Statistik untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat mulai tahun 2012. Jumlah kepesertaan direncanakan tetap 76,4 juta orang.

”Data didukung survei ulang Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli mendatang. Nantinya dilakukan pembaruan data mulai dari masyarakat sangat mikin, miskin, dan hampir miskin sebagai peserta Jamkesmas,” kata Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono usai rapat koordinasi mengenai Jamkesmas, Senin (23/5) di Jakarta.

Agung mengatakan, jika sudah mencapai cakupan universal, semua masyarakat akan terjamin. Namun, iuran untuk masyarakat miskin tetap dibayar oleh pemerintah.

Perubahan pendataan

Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan, dalam kepesertaan tahun 2012, pemerintah menggunakan data BPS sepenuhnya, termasuk penentuan nama. Hal ini berbeda dari pendataan kepesertaan Jamkesmas sebelumnya yang menggunakan data BPS untuk menentukan kuota penerima Jamkesmas. Adapun untuk nama peserta ditentukan oleh bupati dan wali kota.

Data nama penerima Jamkesmas yang ditetapkan bupati dan wali kota tahun 2008 tentu sudah ada yang berubah kondisinya sehingga perlu diperbarui. ”Bisa saja yang tadinya miskin sudah semakin baik ekonominya atau sebaliknya yang semula tidak miskin menjadi miskin sehingga perlu Jamkesmas,” ujar Usman.

Untuk memperbarui data tersebut dalam rapat koordinasi disepakati menggunakan hasil survei BPS untuk unifikasi data pada Juli mendatang. Hasilnya akan keluar sekitar bulan November 2011.

Usman menambahkan, orang miskin yang namanya tidak tercantum dalam data BPS menjadi tanggung jawab pemerintah daerah lewat jamkesda.

Penerbitan kartu baru pada tahun 2012 akan didahului dengan pernyataan pemerintah bahwa kartu lama sudah tidak berlaku lagi. ”Kalau nanti ada pro dan kontra, itu sudah biasa. Kami menganggap BPS sudah profesional,” kata Usman.

Dengan menggunakan data BPS, Jamkesmas dinilai akan lebih tepat sasaran. ”Dulu, ada pendapat agar penentuan nama jangan melalui kepala daerah karena khawatir ada politisasi, walaupun ada juga daerah yang baik dalam menentukan kepesertaan. Kalau mencari yang netral, ya BPS,” kata dia.

Anggaran Jamkesmas Rp 6,3 triliun, termasuk jaminan persalinan tahun 2011. Jumlah itu hampir 25 persen dari anggaran Kementerian Kesehatan sekitar Rp 27 triliun. Jamkesmas digunakan sekitar 1,6 juta orang per tahun untuk rawat inap dan 97 juta orang untuk rawat jalan. Kasus terbanyak, cuci darah.

Hal lain yang dibicarakan dalam rapat koordinasi itu ialah perencanaan agar pada tahun 2014 semua rakyat Indonesia mempunyai jaminan sosial, terutama jaminan kesehatan.

”Kami sudah membuat roadmap-nya. Untuk pegawai negeri sipil dan pekerja formal tidak terlalu sulit memungut iuran. Paling sulit itu mengutip iuran dari sektor informal,” ujar Usman.(INE)