Infrastruktur Harus Selesai

Kompas.com - 14/06/2011, 03:27 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Peringkat utang Indonesia diperkirakan akan naik menjadi investment grade pada 6-12 bulan mendatang. Investasi asing yang masuk akan semakin banyak. Untuk mengoptimalkan masuknya investor asing, Indonesia harus menyelesaikan kendala klasik berupa lambatnya pembangunan infrastruktur.

Menurut ekonom senior Standard Chartered Bank Indonesia Fauzi Ichsan, infrastruktur menjadi kunci banyak hal. Tanpa infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 6-6,5 persen. Namun, dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dapat melonjak hingga 8-9 persen.

”Masuknya investasi asing ke Indonesia lebih baik diarahkan ke sektor riil. Untuk itu, lagi-lagi perlu infrastruktur,” kata Fauzi di Jakarta, Senin (13/6).

Fauzi menambahkan, kredit perbankan yang belum dicairkan atau undisbursed loan yang saat ini besarnya sekitar 30 persen kredit perbankan juga terhambat lambatnya pembangunan infrastruktur. Tanpa infrastruktur memadai, dana perbankan diyakini tidak akan optimal.

Peringkat utang yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Moody’s, Fitch, serta Standard & Poors menunjukkan kondisi utang suatu negara. Dengan investment grade, kecil kemungkinan negara tersebut menunggak pembayaran utang.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti memaparkan, masuknya suatu negara ke investment grade akan diikuti dengan meningkatnya rasio investasi langsung (FDI) terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Peningkatan rasionya lebih tinggi dibandingkan dengan rasio investasi portofolio terhadap PDB.

”Investor melihat investasi pada sektor riil di Indonesia akan lebih menarik karena risiko mengecil dan cost of fund akan menurun,” ujar Destry.

Destry juga berpendapat investasi asing pada sektor riil akan optimal apabila didukung faktor-faktor lain, di antaranya infrastruktur yang memadai, peraturan atau regulasi yang jelas, dan sumber daya manusia yang produktif. ”Tanpa dukungan itu semua, potensi hanya tinggal potensi yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Menurut ekonom Fauzi Ichsan, selama lima tahun mendatang perlu sekitar 150 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hanya sekitar 20 persen dana dari kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah. Sebanyak 80 persen sisanya harus disediakan swasta.

”Nah, untuk ketersediaan dana swasta, harus ada kepastian hukum dalam pembebasan lahan,” kata Fauzi. (idr)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Masih Temukan Masalah di LKPP, Ini Janji Sri Mulyani

BPK Masih Temukan Masalah di LKPP, Ini Janji Sri Mulyani

Whats New
Cek Syarat dan Cara Daftar GrabBike 2022 secara Online

Cek Syarat dan Cara Daftar GrabBike 2022 secara Online

Work Smart
Nasabah AJB Bumiputera: Kami Meminta Belas Kasih dan Perhatian Presiden Joko Widodo...

Nasabah AJB Bumiputera: Kami Meminta Belas Kasih dan Perhatian Presiden Joko Widodo...

Whats New
Hindari Gagal Bayar, BRI Life Pastikan Penjualan Dilakukan dengan Benar

Hindari Gagal Bayar, BRI Life Pastikan Penjualan Dilakukan dengan Benar

Whats New
Sido Muncul Raih Dua Penghargaan Sekaligus pada Ajang K3 Award 2022

Sido Muncul Raih Dua Penghargaan Sekaligus pada Ajang K3 Award 2022

BrandzView
BPK: Penyaluran Bansos di 26 Pemda Bermasalah

BPK: Penyaluran Bansos di 26 Pemda Bermasalah

Whats New
BPK Temukan Permasalahan Pada BP Tapera, Apa Itu?

BPK Temukan Permasalahan Pada BP Tapera, Apa Itu?

Whats New
Simak Cara dan Syarat Daftar GoCar Online 2022

Simak Cara dan Syarat Daftar GoCar Online 2022

Work Smart
Perlu Tahu, Ini Dia Hak-hak Normatif Pekerja

Perlu Tahu, Ini Dia Hak-hak Normatif Pekerja

Work Smart
Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Program Minyak Goreng Curah Bersubsidi Berakhir 31 Mei 2022, SIMIRAH Jadi Acuan Pertimbangan Ekspor

Whats New
Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Kepala Bappenas Ungkap Masih Minimnya Kualitas Air Layak dan Aman untuk Rumah Tangga

Whats New
BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

BRI Life Bayarkan Klaim Sebesar Rp 1 Triliun pada Kuartal I-2022

Whats New
BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit hingga Buka Rekening via Daring

BPR Brilian Investama Re-branding, Kini Ajukan Kredit hingga Buka Rekening via Daring

Rilis
Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi bagi UMKM Versi ICSB Indonesia

Petrokimia Gresik Masuk Daftar 17 Perusahaan Paling Berkontribusi bagi UMKM Versi ICSB Indonesia

Whats New
Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Serikat Karyawan Tip Top Gelar Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan Upah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.