Infrastruktur Harus Selesai

Jakarta, Kompas - Peringkat utang Indonesia diperkirakan akan naik menjadi investment grade pada 6-12 bulan mendatang. Investasi asing yang masuk akan semakin banyak. Untuk mengoptimalkan masuknya investor asing, Indonesia harus menyelesaikan kendala klasik berupa lambatnya pembangunan infrastruktur.

Menurut ekonom senior Standard Chartered Bank Indonesia Fauzi Ichsan, infrastruktur menjadi kunci banyak hal. Tanpa infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan 6-6,5 persen. Namun, dengan pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dapat melonjak hingga 8-9 persen.

”Masuknya investasi asing ke Indonesia lebih baik diarahkan ke sektor riil. Untuk itu, lagi-lagi perlu infrastruktur,” kata Fauzi di Jakarta, Senin (13/6).

Fauzi menambahkan, kredit perbankan yang belum dicairkan atau undisbursed loan yang saat ini besarnya sekitar 30 persen kredit perbankan juga terhambat lambatnya pembangunan infrastruktur. Tanpa infrastruktur memadai, dana perbankan diyakini tidak akan optimal.

Peringkat utang yang dikeluarkan lembaga pemeringkat Moody’s, Fitch, serta Standard & Poors menunjukkan kondisi utang suatu negara. Dengan investment grade, kecil kemungkinan negara tersebut menunggak pembayaran utang.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti memaparkan, masuknya suatu negara ke investment grade akan diikuti dengan meningkatnya rasio investasi langsung (FDI) terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Peningkatan rasionya lebih tinggi dibandingkan dengan rasio investasi portofolio terhadap PDB.

”Investor melihat investasi pada sektor riil di Indonesia akan lebih menarik karena risiko mengecil dan cost of fund akan menurun,” ujar Destry.

Destry juga berpendapat investasi asing pada sektor riil akan optimal apabila didukung faktor-faktor lain, di antaranya infrastruktur yang memadai, peraturan atau regulasi yang jelas, dan sumber daya manusia yang produktif. ”Tanpa dukungan itu semua, potensi hanya tinggal potensi yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal,” katanya.

Menurut ekonom Fauzi Ichsan, selama lima tahun mendatang perlu sekitar 150 miliar dollar AS untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Hanya sekitar 20 persen dana dari kebutuhan yang disediakan oleh pemerintah. Sebanyak 80 persen sisanya harus disediakan swasta.

”Nah, untuk ketersediaan dana swasta, harus ada kepastian hukum dalam pembebasan lahan,” kata Fauzi. (idr)