Pencalonan Sri Mulyani Produk Pencitraan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusungan Sri Mulyani sebagai sosok yang berintegritas sehingga tepat untuk diajukan sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 sebenarnya masih diliputi pencitraan.

Klaim itu perlu dibuktikan, antara lain dengan keberanian mantan Menteri Keuangan itu untuk membuka kepada publik secara terang-benderang, apa dan bagaimana sebenarnya peran dia dalam bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Harapan itu disampaikan Aktivis 77/78, Abdulrachim, di Jakarta, Minggu (7/8/2011) pagi.

Dia menanggapi Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) yang mengusung Sri Mulyani sebagai calon presiden pada Pemilu 2014 nanti. Partai tersebut telah mendaftarkan diri di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta, Rabu lalu.

Menurut Abdulrachim, yang juga menjadi Koordinator Pelaksana Rumah Perubahan 2.0, keputusan Sri Mulyani untuk memberikan dana talangan atau bail out kepada Bank Century dinilai masih mengandung misteri.

Ada kemungkinan, kebijakan perbankan yang dilakukan di bawah pengawasan Bank Indonesia (BI) itu merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). Alasannya, sebagian dana bail out ke Bank Century berupa uang tunai yang alirannya masih misterius.

"Aliran dana dalam Bank Century itu sengaja tidak diungkap dan ditutupi oleh kekuasaan," katanya. Di luar kasus Bank Century, masih terdapat kasus-kasus yang menunjukkan integritas Sri Mulyani masih dipertanyakan. Sebut saja kasus pajak Paulus Tumewu, penerbitan obligasi dengan bunga terlalu tinggi, dan kampanye reformasi birokrasi yang dibiayai utang, tapi ternyata justru menghasilkan perilaku pegawai pajak seperti Gayus H Tambunan.

Dengan semua catatan itu, lanjut Abdulrachim, pengajuan Sri Mulyani sebagai calon presiden patut dipertanyakan.

"Tak hanya untuk Sri Mulyani, semua calon presiden seharusnya bersih dari kaitan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tentu saja, calon itu juga harus orang yang mampu, tegas, berani, jujur, dan adil. Karakter itu dibutuhkan untuk mendorong Indonesia menjadi negara yang adil, makmur, kuat, dan sejahtera," katanya.