Industri Lokal Belum Jual "Converter Kit" Gas

JAKARTA, KOMPAS.com - Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi menyatakan, saat ini belum ada industri dalam negeri yang memasarkan converter kit untuk digunakan pada kendaraan bermotor berbahan bakar gas. Sejauh ini, PT Dirgantara Indonesia baru melakukan uji coba produksi.

"Sekarang belum ada yang jual, tapi PT Dirgantara Indonesia sudah bikin itu beberapa, yakni melakukan uji coba bikin. Karena volumenya belum banyak," ujar Budi di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (4/1/2012).

Menurut dia, jika opsi pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan bahan bakar gas jadi dilakukan, maka converter kit akan diproduksi di dalam negeri.

"Kalau volume (permintaannya) besar di atas 4000 per bulan, kita bisa produksi sendiri," tuturnya.

Saat ini, belum ada produsen yang memasarkan karena permintaannya masih kecil sehingga tidak ekonomis untuk diproduksi. Ia menuturkan, potensi kendaraan untuk dipasang converter kit mencapai 2,5 juta unit sehingga akan mendorong produksi dalam negeri. Dengan kondisi demikian, opsi impor kemungkinan akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Namun, Budi menyatakan, pemerintah akan berusaha sebisa mungkin memenuhi kebutuhan alat ini dari dalam negeri.

"Kita sedapat mungkin kalau bisa total konten lokal. Kalau tidak, lihat mana yang masih impor dan mana yang bisa dibuat di dalam negeri. Kalau tangkinya sih kita sanggup (produksi dalam negeri)," ucap Budi.

Seperti diberitakan, tahun ini pemerintah sedang berupaya membatasi konsumsi BBM bersubsidi. Sejauh ini pemerintah menggencarkan opsi peralihan konsumsi ke BBM jenis pertamax dan penggunaan CNG (Compressed Natural Gas) untuk kendaraan umum, serta LGV (Liquid Gas for Vehicle) untuk kendaraan pribadi.

Tahun lalu, kuota sebesar 40,49 juta kiloliter yang tercantum dalam APBN-Perubahan 2011 terlampaui. Pemerintah pun harus menambah volume sebesar 1,5 juta kiloliter. Otomatis anggaran subsidi pun melonjak hingga mencapai Rp 160 triliun pada tahun 2011.