Tunda Pembatasan BBM Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Pemerintah diminta meninjau ulang pelaksanaan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012 hingga ada kepastian mengenai target subsidi. Penundaan penerapan kebijakan itu diperlukan untuk mengurangi potensi migrasi konsumen bensin ke diesel dan pasar bebas premium, serta meminimalkan dampak negatif terhadap usaha kecil dan menengah.

Menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, dalam jumpa pers yang diprakarsai Freedom Institute, Jumat (13/1/2012) di Jakarta, penundaan itu diperlukan hingga administrasi target subsidi kepada usaha kecil dan menengah terlaksana.

Dari sisi infrastruktur, pembatasan BBM bersubsidi telah siap dilaksanakan. Namun dari sisi dampak sosial dan ekonomi, kebijakan itu dikhawatirkan akan menimbulkan beban berat bagi masyarakat dan tingkat inflasi akan tidak terkendali.

"Penundaan ini akan mengurangi penghematan anggaran Rp 13 triliun. Namun manfaat sosial ekonomi jangka panjang akan lebih baik. Regulasi ini juga untuk mengurangi potensi migrasi konsumsi bensin ke diesel dan pasar bebas premium," kata Anggito. "Saran saya tunda sampai September saja, karena saat itu situasi sedang deflasi setelah memasuki bulan puasa," tambahnya.

Selama masa penundaan pemberlakukan pembatasan BBM bersubsidi itu, menurut Anggito, pemerintah dapat mempersiapkan program pengalihan BBM ke bahan bakar minyak, baik standar keamanan alat konversi maupun ketersediaan infrastruktur.

Menurut ekonom dari Universitas Indonesia, Uka Wukarya, subsidi energi, khususnya BBM, pada tahun 2011 telah melampaui batas kewajaran. Target penghematan premium pada tahun 2011 adalah 3,2 juta kilo liter, setara Rp 5,84 triliun. Namun realisasi BBM tahun 2011 justru 3,3 persen lebih besar dari kuota yang telah ditetapkan APBN-P 2011.

Subsidi energi, BBM dan listrik, meningkat 2 kali lipat dari Rp 140 triliun pada tahun 2010 menjadi sekitar Rp 250 triliun tahun 2011, atau telah mencapai total Rp 390 triliun dalam dua tahun.

Proyeksi konservatif pengeluaran subsidi enwrgi selama pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid kedua adalah minimum Rp 700 triliun.  

Anggito menyatakan, pemerintah dan DPR telah membuat keputusan mengenai pembatasan premium bersubsidi dalam APBN 2012. Namun sayangnya kebijakan yang tepat dan penting ini tidak didahului dengan kajian dan perencanaan matang serta skema kompensasi terhadap dampak yang diakibatkan pembatasan tersebut.