Dahlan Iskan Janji Selesaikan Dokumen dalam Seminggu

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan berjanji akan menyelesaikan lebih kurang 100 dokumen kementerian BUMN dalam waktu satu minggu. Apa yang dilakukan Dahlan ini untuk menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahwa banyak dokumen bermasalah di kementerian ini. "Pertemuan tadi dengan BPK kan (karena) kemarin masih ada tunggakan-tunggakan pekerjaan yang belum dikerjakan," ujar Dahlan seusai mengadakan rapat pimpinan BUMN, juga pertemuan dengan BPK, di Jakarta, Selasa (24/1/2012).

Dahlan menuturkan, pertemuan dengan BPK berlangsung singkat lantaran perusahaan-perusahaan dan satuan pengawas intern (SPI) BUMN cepat menyelesaikan dokumen-dokumen yang masih bermasalah.

Perusahaan dan SPI, kata Dahlan, cepat menuntaskan pekerjaan rumahnya karena adanya rapat pimpinan yang diadakan setelah pertemuan dengan BPK. "Rapat (pimpinan) ini kan sudah direncanakan sejak 10 hari yang lalu sehingga tiba-tiba mayoritas sudah bisa diselesaikan tadi. Sehingga tadi rapatnya cepat karena gara-gara adanya rapat ini masing-masing cepat menyelesaikan," kata Dahlan.

Bahkan, Dahlan menyebutkan, pekerjaan rumah terbanyak yang belum diselesaikan justru dokumen dari kementerian sendiri. Ia pun berjanji dalam waktu seminggu akan menyelesaikannya sekalipun ada lebih dari 100 dokumen yang harus ditandatanganinya. Dokumen itu sifatnya administratif.

"Misalnya begini, seharusnya kementerian (BUMN) menandatangani persetujuan, tapi (hingga) sekarang belum menandatangani. Itu banyak banget, ada 100 lebih. Sehingga saya nanti akan banyak menandatangani persetujuan-persetujuan penyelesaian itu," katanya.

Seperti diwartakan, Dahlan telah memerintahkan semua direktur utama dan SPI 141 BUMN untuk menyelesaikan dokumen dan administrasi keuangan yang banyak bermasalah. Ini sejalan dengan instruksi BPK yang menemukan sejumlah dokumen bermasalah di BUMN. Dokumen administrasi keuangan yang sering kali bermasalah terutama menyangkut aset perusahaan, seperti tanah, bangunan, dan pelaksanaan kontrak. Bahkan, BPK menemui banyak dokumen perusahaan yang tidak lengkap dan sudah berusia di atas 10 tahun.