Agar Tak Terus Galau

Hendri menyoroti kebijakan pemerintah yang cenderung mau mudah dengan selalu lebih dulu memotong subsidi. APBN diselamatkan dengan memindahkan secepatnya beban tersebut ke masyarakat. Padahal, dalam transisi ke BBM nonsubsidi, ada yang menjadi beban pemerintah dan beban kelas menengah. Bukan semena-mena semua kendaraan pribadi dipaksa pindah ke Pertamax.

”Saya setuju pemanfaatan APBN harus lebih efektif agar menggerakkan pembangunan. Kalau begitu, batasi belanja barang baru yang tidak perlu dan membangun gedung-gedung baru. Turunkan juga kebocoran distribusi BBM dan tingkatkan produksi minyak,” tutur Hendri, Senin (13/2).

Soal produksi minyak, menurut Dolfie, yang juga harus diperhatikan adalah produksi minyak bumi yang belum optimal. Blok Cepu, misalnya, seharusnya sudah berproduksi 200.000 barrel, tetapi kini baru 2.000 barrel. Bila target terpenuhi, produksi Blok Cepu dapat meningkatkan pasokan minyak dalam negeri sehingga mengurangi impor dan subsidi.

Solusi konkret

Demi memenuhi asas keadilan dan memenuhi kewajiban pemerintah kepada rakyat, pemerintah harus mendorong pengurangan subsidi dengan memberi alternatif kepada masyarakat, misalnya, menyediakan transportasi publik yang baik. Pemerintah juga harus meningkatkan produksi BBM dengan mendiversifikasi sumber energi dengan energi baru dan terbarukan. ”Selama tujuh tahun (sejak 2005), pemerintah tidak melakukan pekerjaan rumahnya. Keributan soal pengurangan subsidi pasti akan berulang tiap tahun,” kata Hendri.

Sadar mengusulkan, agar ada dampak berganda dan konkret bagi masyarakat, pengurangan subsidi dipakai untuk membangun sistem transportasi massal Jakarta. Tetapkan subsidi BBM minimal Rp 27 triliun per tahun selama lima tahun untuk membangun subway dan monorel beserta prasarananya. Setelah itu, subsidi BBM bisa dicabut. ”Rakyat sudah punya alternatif transportasi,” kata Sadar.

Hendri mengingatkan dampak pengurangan subsidi pada menurunnya daya saing produk industri lokal karena biaya produksi naik. Akibatnya, pasar dalam negeri akan dibanjiri produk impor dan efek berikut adalah pengurangan kesempatan kerja. ”Silakan pemerintah menjelaskan kepada publik dampak pengurangan subsidi dan skenario menanggulangi dampak itu selain inflasi,” kata Hendri. (nmp)