Hanura Tolak Kenaikan Harga BBM dengan Embel-embel

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, menurut dia, jika memang harus dinaikkan, maka kenaikan harga BBM jangan disertai dengan rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT). "Kami tidak setuju terhadap kenaikan (harga BBM) ini. Menurut kami, pemerintah dalam hal ini ragu-ragu dalam mengambil keputusan ini," ujar Akbar di DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2012).

Ia memaparkan, sebelumnya kenaikan harga BBM telah dikaji oleh Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi yang diketuai oleh Anggito Abimanyu. Tim tersebut sempat mengeluarkan opsi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 500 per liternya. Tetapi, kata Akbar, hasil kajian tim yang terdiri dari tiga universitas itu lantas tidak dipakai.

Sekarang ini, yakni sekitar satu tahun dari dilakukannya kajian oleh tim Anggito tersebut, pemerintah berkeinginan menaikkan harga BBM bersubsidi. Terhadap hal ini, Akbar menyatakan penolakannya. "Kami tidak setuju," tegas dia.

Apalagi, kata dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan akan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang akan terkena dampak kenaikan harga BBM ini. Menurut dia, jika memang harga BBM mau dinaikkan, maka tidak perlu menyertakan rencana pemberian bantuan kepada masyarakat, seperti pemberian BLT. "Hal-hal ini menurut saya tidak jujur. Kalau mau dinaikkan, dinaikkan saja tanpa embel-embel," tuturnya.

Pasalnya, Akbar menilai, pemberian BLT memberikan kontribusi pada pemenangan pemilihan umum tahun 2009. "Kami tidak setuju terhadap kenaikan, dan lebih tidak setuju lagi jika ada embel-embel di belakangnya," pungkasnya.

Saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, Rabu (22/2/2012), di Kantor Presiden, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang memberikan isyarat kuat bahwa menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi sulit untuk dihindari. Presiden pun menyatakan akan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM. "Harga BBM harus disesuaikan dengan tepat. Masyarakat yang kena dampak, masyarakat miskin, harus diberi bantuan langsung," ujar Presiden.

Presiden juga meminta agar upaya membantu masyarakat miskin dilakukan oleh semua pihak, mulai dari lembaga-lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta perusahaan swasta lewat corporate social responsbility (CSR).