Pimpinan DPR Dukung Penyatuan Zona Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyatuan zona waktu yang diusulkan pemerintah mulai mendapat dukungan dari parlemen. Meski merugikan kenyamanan masyarakat di kawasan timur Indonesia, penyatuan zona waktu itu menguntungkan bagi perekonomian Indonesia.

Salah satu dukungan berasal dari pimpinan DPR, Pramono Anung Wibowo.

”Pihak yang paling dirugikan memang kenyamanan orang-orang di bagian timur Indonesia. Tapi secara pemerintahan, ekonomi, termasuk manajemen secara keseluruhan, saya sangat mendukung itu,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/3/2012).

Pramono menjelaskan, dengan penyatuan zona waktu, secara otomatis jam kerja di seluruh wilayah di Indonesia akan sama sehingga produktivitas serta efektivitas kerja, baik untuk sektor pemerintahan maupun swasta meningkat

Selama ini perbedaan waktu antara pusat pemerintahan di Jakarta dan wilayah lain di bagian tengah dan timur Indonesia sering menghambat produktivitas kerja. ”Minimal komunikasi antara Jakarta dan Papua jadi lancar, tidak menunggu besok. Sekarang ini kan sering ketika di Jakarta masih pukul 17.00, di Papua sudah pukul 19.00, kantor-kantor sudah tutup, jadi tak produktif,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengakui jika kenyamanan masyarakat Papua akan terusik dengan penyatuan zona waktu. Namun, dilihat dari segi perekenomian, penyatuan zona waktu justru menguntungkan sehingga saat ini yang diperlukan tinggal menunggu kesepakatan saja.

Pramono mencontohkan, Singapura dan Malaysia, yang menyamakan zona waktu dengan Hongkong, juga didasari alasan ekonomi. Padahal, Singapura dan Malaysia tidak dalam zona waktu yang sama dengan Hongkong. Meski begitu, penyamaan waktu dengan Hongkong, yang dulu menjadi kiblat perekonomian, justru berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di kedua negara tersebut.

Jika pemerintah memutuskan untuk menggabung zona waktu, Pramono mengusulkan untuk menggunakan zona waktu Indonesia bagian tengah.