Wapres: Tak Naikkan Harga BBM, Defisit Anggaran Naik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi kendala besar terkait ancaman defisit anggaran akibat subsidi harga bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak. Wapres mengatakan, pemerintah harus menurunkan subsidi BBM demi kondisi keuangan negara yang lebih baik.

Wapres mengatakan, pemerintah berupaya mengurangi membengkaknya subsidi dengan mengurangi belanja-belanja yang tak perlu. "Kalau kita tidak melakukan apa-apa, defisit anggaran bisa mencapai lebih dari 4 persen. Hal ini sudah melanggar aturan keuangan negara. Karena itu belanjanya yang harus dipotong," kata Wapres di hadapan para kepala daerah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (16/3/2012).

Hal ini disampaikan Boediono terkait sosialisasi kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM. Boediono didampingi tiga menteri koordinator, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah bersama Tim Penanggulangan Inflasi Daerah bersiaga melakukan operasi pasar dan pasar murah. Beras menjadi fokus utama pemerintah karena potensi dampak inflasinya.

"Pemerintah terus memonitor dari hari ke hari dan bila ada lonjakan yang berarti maka operasi pasar akan segera digelar," kata Hatta.

Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono memaparkan soal kompensasi yang diberikan pemerintah, mulai data kemiskinan paling mutakhir dari Badan Pusat Statistik serta paket-paket kompensasi untuk masyarakat yang paling rentan terkait kebijakan kenaikan harga BBM.

Sementara itu, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, mengawal kebijakan kenaikan harga BBM sesungguhnya mengamankan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pilihan yang diambil pemerintah adalah pilihan yang sangat sulit. Menko Polhukam meminta kerja sama struktur pemerintahan yang ada di pusat dan daerah untuk mengawal kebijakan kenaikan harga BBM ini.