Gerindra dan Hanura "Walk Out" dari Pembahasan BBM

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua partai, yakni Gerindra dan Hanura, memilih keluar (walk out) dari pembahasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Badan Anggaran, DPR, Senin (26/3/2012) sore ini.

Dua partai beralasan keluarnya mereka karena pemerintah hanya membahas satu opsi, yakni opsi pertama, di mana di dalamnya termuat rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Saya kira, kan, tatib (tata tertib)-nya sudah menjelaskan tentang itu kalau tidak ada kesepakatan kita mengacu pada tatib tersebut. Kita sudah melakukan pembahasan musyawarah mufakat di raker. Kedua, kita sudah berulang-ulang skors dan kita tetap bertahan," kata pemimpin Fraksi Partai Gerindra, Fary Dj Francis, di DPR, Jakarta, Senin sore.

Fary menerangkan, Gerindra menginginkan adanya pembahasan untuk dua opsi terkait subsidi BBM, bukan hanya opsi pertama yang dibahas.

"Kita juga sudah memberikan semacam menghormati, silakan teman-teman membahas opsi pertama, tetapi juga opsi dua harus dibahas," tambah dia.

Ia pun menjelaskan, opsi kedua yakni subsidi BBM dipatok sebesar Rp 178 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun serta ditambah dengan dana cadangan risiko fiskal Rp 23 triliun, tetapi tanpa rencana kenaikan harga BBM, sebenarnya tidak menimbulkan defisit anggaran yang besar.

Bersama PDI Perjuangan dan Hanura, kata dia, defisit anggarannya dari opsi kedua tidak sampai 2,5 persen. Hanya 2,23 persen dan itu tidak melanggar undang-undang yang mematok batasan defisit sebesar 3 persen.

Oleh sebab itu, kata dia, sesuai dengan tata tertib maka Gerindra akan memberikan pandangannya di Rapat Paripurna yang rencananya berlangsung pada Kamis (29/3/2012).

Pada saat yang sama, Fraksi Partai Hanura juga melakukan walk out.

Terhadap hal ini, anggota Komisi VII yang berasal dari Fraksi Partai Hanura, Ali Kastella, mengatakan pandangan serupa. Mereka keluar karena pemerintah hanya mau membahas opsi pertama.

"Ya kita walk out karena pemerintah hanya mau membahas opsi yang di mana BBM dinaikkan, tidak mau membahas opsi di mana BBM tidak dinaikkan. Tidak mau kalau hanya satu opsi saja," sebut Ali.

Untuk diketahui, pembahasan subsidi BBM mengerucut pada dua opsi sekarang ini. Pada opsi pertama, pemerintah diberikan peluang untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter disertai dengan subsidi energi sebesar Rp 225,4 triliun dengan rincian subsidi BBM sebesar Rp 137,38 triliun dan subsidi listrik Rp 64,9 triliun.