Nelayan Kurang Mendapat Perhatian

Jakarta, Kompas - Keberlanjutan perikanan nasional kian terancam oleh ketertinggalan nelayan, lemahnya infrastruktur, pencurian ikan yang masih merajalela, dan arus impor ikan yang memukul daya saing. Keberpihakan pemerintah terhadap sektor perikanan dinilai masih rendah.

Demikian benang merah pendapat dari kalangan praktisi dan pemerhati perikanan, di Jakarta, Senin (9/4). Pendapat ini berkenaan dengan nasib nelayan di Tanah Air yang semakin terpuruk karena berbagai persoalan. Nilai tukar nelayan terus menurun dari waktu ke waktu.

Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, kemarin, menegaskan, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Nelayan kecil banyak yang menganggur dan tidak bisa melaut, antara lain, karena cuaca buruk dan peralatan minim.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengemukakan, sektor perikanan saat ini mengalami tiga bahaya besar. Pertama, peningkatan pengangguran karena nelayan semakin sulit melaut. Kebijakan penguatan nelayan hingga kini masih minim.

Kedua, arus impor ikan yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga lokal memukul daya saing nelayan. Ironisnya, ikan impor yang masuk ke Indonesia diduga kuat berasal dari Indonesia. Beberapa jenis ikan impor asal Thailand dan Vietnam yang marak masuk, seperti ikan kembung dan layang, sudah sulit ditemukan di perairan negara-negara tersebut.

Tahun ini, pemerintah memproyeksikan impor ikan naik 35 persen, dari 450.000 ton pada 2011 menjadi 610.000 ton.

Ketiga, penangkapan ikan ilegal yang merajalela. Ketertinggalan teknologi dan alat tangkap kapal nelayan membuat daya jelajah nelayan tidak optimal. Lemahnya daya saing kapal dalam negeri membuat perairan Indonesia rawan dimasuki nelayan asing untuk menguras sumber daya ikan.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah di bawah 12 mil (19,2 kilometer).

Lebih ke darat

Tahun 2011, selepas perombakan kabinet serta pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan dari Fadel Muhammad menjadi Sharif Cicip Sutardjo, pemerintah menggulirkan kebijakan baru, yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Namun, kebijakan itu masih menitikberatkan pada industri hilir.