Jatah BBM Mobil Dinas Digunakan Juga untuk Mobil Pribadi

SEMARANG, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mengalihkan konsumsi bahan bakar minyak jenis premium ke pertamax untuk kendaraan mobil dinas, mendapat perlawanan dari pengguna mobil dinas. Pasalnya, di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun pemkab dan pemkot, jatah alokasi premium untuk mobil dinas per bulan minimal sebanyak 100 liter.

"Tidak semua kebijakan pemerintah pusat sebenarnya dituruti pejabat-pejabat di tingkat provinsi maupun daerah. Dalam hal penggunaan energi BBM, pejabat setingkat apapun terlalu dimanja dengan jatah premium yang melebihi kebutuhan transportasi sehari-hari," kata pengamat transportasi Fakultas Teknik Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Rabu (18/4/2012) di Semarang, Jawa Tengah.

Seorang mantan pejabat sebutlah Prabowo mengemukakan, sebagai pejabat eselon 2 di Pemprov Jateng saat masih dinas tahun 2007, dirinya memperoleh jatah alokasi BBM 200 liter per bulan. Jatah BBM itu wujudnya dalam bentuk kupon 3-5 liter per kupon.

Dengan jarak tempuh rumah ke kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Semarang hanya 12 kilometer, pemakaian jatah BBM itu berlebih. Tidak heran, memiliki dua mobil pribadi di rumah pun cukup enteng kalau hanya mencukupi kebutuhan bbmnya.

"Tiap hari hanya bolak-balik rumah ke kantor. Kalau ada kegiatan di luar harus menggunakan mobil dinas itu pun juga ada jatah BBM untuk dinas luar," ujar Prabowo yang mengaku koleganya bahkan punya 2-3 mobil dinas.

Dia menambahkan, setelah pensiun tentu saja jumlah mobilnya dikurangi. Saat ini cukup menggunakan mobil Daihatsu Taruna 2001 dengan alokasi premium per minggu hanya 6-7 liter saja. "Ndak kuat kalau sudah pensiun harus memelihara 2-3 mobil, pensiunan pegawai negeri gilongan IV C tidak seberapa dibanding kebutuhan perawatan dan transportasi mobil pribadi lebih dari satu," ujarnya.

Djoko Setijowarno mengemukakan, sejak di pasaran banyak mobil semi mewah mulai dari Mitshubisi Navara, Pajero Sport, Nissan X-Trail, Toyota Camry, Honda CRV sampai Toyota Fortuner, banyak pejabat yang tidak punya tugas peninjauan ke lapangan juga menggunakan mobil besar dan semi mewah. Padahal, sehari-hari menggunakan Nissan X-Trail akan makin boros sedangkan jabatan dia hanya kepala dinas catatan sipil misalnya.

Program pembatasan BBM bersubsidi menjadi tolok ukur keberhasilannya apabila kalangan birokrasi mematuhinya. dampak lain dari pengalihan premium ke Pertamax apabila perilaku pejabat masih boros tentu saja akan membebani APBD. Biaya pengeluaran alokasi jatah BBM selama ini ditanggung APBD.