Protransportasi Massal

Kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi menambah beban bagi pemilik mobil pribadi. Pemilik mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc atau lebih dilaporkan bakal membayar mahal untuk setiap BBM nonsubsidi yang sekitar Rp 10.000 per liter. Sebelumnya, mereka hanya membayar Rp 4.500 per liter untuk BBM bersubsidi.

Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Pemilik mobil ini membeli mobil karena tidak ada pilihan pada transportasi massal yang memadai. Mereka terpaksa membeli mobil agar lebih cepat sampai ke tempat kerja atau urusan lainnya. Membeli mobil dengan kredit. Kini, beban tambahan karena harus membayar BBM nonsubsidi yang lebih mahal Rp 5.500 per liter.

Padahal, beban bunga kredit mobil sudah cukup berat. Harga mobil juga jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan di negara lain. Belum lagi membayar beban asuransi yang relatif tinggi. Biaya asuransi tidak terhindarkan apabila membeli mobil dengan kredit.

Mobil juga semakin membutuhkan perawatan karena infrastruktur yang disajikan pemerintah praktis jauh dari memadai. Tinggal di pinggiran Jakarta, misalnya, membuat mobil lebih cepat rusak karena infrastruktur jalan yang mirip sawah. Beban yang ditanggung semakin berat.

Karena itu, momentum ribu-ribut soal pembatasan konsumsi BBM bersubsidi menjadi pendorong bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan transportasi massal. Ada pilihan bagi masyarakat untuk meninggalkan mobil atau sepeda motor dan beralih ke transportasi massal.

Sekarang ini, hidup masyarakat praktis tanpa pilihan karena belum ada transportasi massal yang memadai sebagai pilihan. PT Kereta Api Indonesia berupaya memperbaiki pelayanan, tetapi belum meyakinkan karena masih menggunakan kereta yang relatif tua. Penyejuk udara di kereta juga tidak berfungsi atau tidak optimal. Akibatnya, kereta tidak nyaman dan juga tidak tepat waktu.

Untuk masyarakat di Jakarta, misalnya, jangan pernah berharap ada kenyamanan dari semua transportasi massal di jalan raya. Juga jangan berharap ada pelayanan yang tepat waktu.

Bus transjakarta sebelumnya cukup menjadi andalan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kenyamanan dan ketepatan waktu bus transjakarta semakin jauh dari harapan. Halte yang ada sudah tidak berpenyejuk udara lagi. Jumlah bus semakin berkurang karena rusak. Waktu kedatangan bus pun semakin sulit ditebak.

Konsumsi BBM bersubsidi diakui terus meningkat. Kuota 40 juta kiloliter sulit dipertahankan. Tahun lalu sudah mencapai 42 juta kiloliter. Tahun 2012, jika tak dikendalikan, konsumsi BBM bakal menjadi 47 juta kiloliter. Jumlah dana subsidi dalam APBN untuk BBM dan listrik bisa Rp 300 triliun.

Tentu saja, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi yang terus melonjak perlu dicermati karena bukan semata dipakai oleh kendaraan bermotor sebagaimana ditudingkan selama ini. Boleh saja diselundupkan ke luar negeri, atau dialihkan ke pihak industri. Sebuah tugas lain pemerintah yang harus diselesaikan.

Namun, inti dari semua ini adalah mengurangi beban masyarakat, termasuk para pemilik mobil. Saatnya pemerintah memberikan transportasi massal yang tingkat kenyamanannya bisa diterima masyarakat. Juga dalam hal ketepatan waktu dan relatif murah. Orang akan segera beralih ke sana. (ryo/ppg)