Pemerintah Harus Buat Zona Industri

JAKARTA, KOMPAS.com -- Untuk mempercepat pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian bahan mineral (smelter), pemerintah harus menciptakan zona-zona industri smelter di Indonesia. Hal itu untuk mengatasi minimnya pasokan tenaga listrik yang diperlukan untuk pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian.

"Zona-zona itu bisa zona Halmahera, zona Sulawesi, zona Papua, zona Jawa timur, dan lainnya," kata Ketua Sumber Daya Alam Ikatan Ahli Geologi Nasional Singgih Widagdo kepada Kompas, Senin (4/6/2012).

Menurut Singgih, salah satu hambatan perusahaan tambang membangun smelter adalah minimnya daya listrik di daerah-daerah pertambangan. Oleh sebab itu, pemerintah dapat menyediakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau melalui government to bussiness (G to B).

"Dengan adanya PLTU tersebut, perusahaan tambang pemegang izin usaha pertambangan (IUP) kecil dan investor lainnya dapat ditarik ke zona-zona yang dibutuhkan," jelas Singgih.

Dengan cara membangun zona, menurut Singgih, perusahaan tambang pemilik IUP kecil dan menengah, yang selama ini mengekspor mineral mentah atau ore (bijih) dapat menjual langsung bahan mineral produksi tambangnya ke perusahaan tambang pemilik smelter dengan pola toll fee.

Menurut catatan Kompas sudah ada 26 smelter yang akan dibangun dari sebelumnya belasan smelter yang ada. Satu smelter biasanya membutuhkan daya listrik hingga 1.200 MegaWatt.