Panas Bumi Menunggu Petunjuk Pelaksanaan

Jakarta, Kompas - Indonesia baru memakai 4 persen kapasitas energi panas bumi yang mencapai 28.994 megawatt. Meskipun ketersediaannya tergolong terbesar di dunia, pengembangannya jauh dari maksimal.

”Semua siap, tetapi belum bisa berlaku. Petunjuk pelaksanaannya belum selesai dibuat,” ujar anggota Dewan Energi Nasional, Rinaldy Dalimi, pada peluncuran buku laporan WWF, Igniting the Ring of Fire-A Vision for Developing Indonesia’s Geothermal Power di Jakarta, Kamis (5/7). Petunjuk pelaksanaan di antaranya untuk memastikan arah dan target pengembangan.

Turut hadir berbicara, Direktur Program Iklim dan Energi WWF Indonesia Nyoman Iswarayoga, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Panas Bumi Indonesia Abadi Purnomo, dan Nenny Miryani Saptadji dari Program Studi Teknik Panas Bumi ITB.

Menurut Abadi, dari cetak biru pengembangan energi Indonesia, panas bumi ditargetkan berkontribusi 5 persen pada bauran energi nasional tahun 2025. Tahun 1997, pengembangan energi panas bumi dihentikan karena krisis ekonomi.

Pengembangan energi panas bumi terhambat karena pengusaha memasukkan risiko eksplorasi dalam ongkos produksi. Harga jual menjadi tak kompetitif. Eksplorasi juga berisiko tinggi karena kemungkinan tak menemukan apa-apa. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan ambil alih risiko di hulu.

”Ada dana 30 juta dollar AS (Rp 270 miliar—kurs dollar Rp 9.000) per proyek panas bumi. Risiko eksplorasi ditanggung pemerintah, bukan pemerintah daerah,” tutur Rinaldy. Ia berpendapat, sebaiknya dana tak perlu dikembalikan dan harga jual diserahkan kepada pasar.

Menurut Abadi, ada empat pilar mengembangkan energi panas bumi. Hal itu adalah skenario bisnis yang jelas, kapabilitas dan jumlah sumber daya tenaga manusia memadai, regulasi yang harus sesuai untuk tiap daerah, serta manajemen proyek yang baik.

”Harus ada studi kelayakan yang baik agar manajemen proyeknya bagus. Panas bumi biasanya ada di kawasan konservasi,” ujarnya. Menurut Nenny, yang amat dibutuhkan untuk panas bumi adalah resapan air. Jadi, lingkungan harus dijaga.

Potensi panas bumi Indonesia ada di 265 lokasi, 40 persen di antaranya di kawasan konservasi. Mengenai pengembangan panas bumi yang banyak terdapat di kawasan konservasi, WWF Indonesia menegaskan siap membantu membuat rambu-rambu agar pekerjaan di kawasan konservasi mengganggu fungsi lingkungan. ”Kami siap,” kata Iswarayoga.

Berkaca dari Filipina, negara itu sudah mengembangkan penggunaan energi terbarukan sejak tahun 1976. Awalnya karena ketersediaan energi minyak bumi, yang menjadi gantungan aktivitas, diembargo.

Kini, harga listrik tenaga panas bumi di Filipina 4,8 peso per kWh, sedangkan listrik dari batubara 7-8 peso per kWh. Satu dollar AS sama dengan 42 peso.

(EVY/ISW)