Daya Saing BPR Diperkuat

Surabaya, Kompas - Mulai Oktober 2012, layanan sistem pembayaran bank perkreditan rakyat bertambah dengan layanan sistem transfer kredit elektronik. Dengan layanan ini, diharapkan eksistensi dan daya saing bank perkreditan rakyat dapat diperkuat.

”Dengan layanan ini, selanjutnya BPR (bank perkreditan rakyat) mampu mempertahankan loyalitas nasabah dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang belum tersentuh,” kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas di Surabaya, Jawa Timur, Senin (9/7).

Ronald Waas hadir dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dalam rangka pengembangan sistem transfer kredit elektronik Apex BPR di Jawa Timur. Hadir dalam acara kemarin antara lain Direktur Utama PT Bank Jatim Hadi Suprianto dan Kepala Kantor Perwakilan BI Wilayah IV Jatim Mohamad Ishak.

Ditandatanganinya nota kesepakatan itu, persiapan sistem transfer kredit elektronik (STKE) mulai dilakukan. Menurut rencana, sistem itu akan diimplementasikan pada Oktober 2012. Mulai saat itu, nasabah dapat mentransfer dana antar-BPR ataupun dari BPR ke bank umum dan sebaliknya.

Untuk tahap awal baru 18 BPR yang akan menerapkan STKE. Mereka adalah sebagian dari 276 BPR yang sudah tergabung dengan Apex Bank Jatim. Artinya, Bank Jatim bertindak sebagai pengayom BPR tersebut.

Selama ini, BPR tidak dapat mengelola kegiatan transfer dana. Padahal, menurut BI, kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi atau memindahkan dana secara aman terus meningkat. Hal itu termasuk kebutuhan nasabah BPR.

Menurut Ronald, jasa sistem pembayaran ini merupakan potensi bisnis dan layanan yang tidak boleh diabaikan BPR. Karena itu, akses BPR terhadap sistem pembayaran diperluas melalui STKE. ”Yang ujungnya berdampak pada peningkatan akses ke lembaga keuangan,” kata Ronald. Selain itu, transfer dana ini dapat meningkatkan pendapatan berbasis biaya (fee base income) bank umum yang menjadi induk STKE.

Hadi Suprianto, yang ditanya soal biaya yang ditanggung nasabah BPR untuk transfer dana melalui STKE, mengaku masih harus dibicarakan lagi dengan BI. ”Kalau soal pendapatan berbasis biaya, juga masih didalami,” katanya.

Direktur Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran BI Boedi Armanto mengatakan, dengan STKE, masyarakat punya pilihan untuk mengirimkan dana. Malahan, mengingat lingkup BPR yang menyentuh daerah-daerah, layanan itu juga bisa menjangkau masyarakat bawah.

Mohamad Ishak menambahkan, di Jatim ada 4,2 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan transfer dana, UMKM yang menjadi nasabah BPR juga dapat dipermudah dalam mengirimkan dana.

Data BI per Mei 2012 menunjukkan, ada 331 BPR di Jatim dengan total aset Rp 6,914 triliun. Dana yang dihimpun berupa tabungan sebesar Rp 1,384 triliun dan deposito sebesar Rp 2,987 triliun. (IDR/DEN)