Kompas.com - 16/07/2012, 10:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengatakan, masalah berkepanjangan di Papua bukan karena ketidakadilan pemerintah pusat. Masalah utama di Papua, menurut JK, karena tingginya budaya konsumtif dan rendahnya produktivitas warga Papua.

Hal itu dikatakan JK dalam acara Sarasehan Kebudayaan di Jakarta, Minggu (15/7/2012) malam. Selain JK, acara yang digelar Komunitas Anti Kekerasan Indonesia (KAKI) itu dihadiri tokoh lain, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab, Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari, Yenny Wahid, Hendardi, Effendi Gazali, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

JK mengatakan, dari sisi politik, Papua telah diberikan kekuasan yang luar biasa dalam otonomi khusus. Warga Papua dapat maju dalam pemilihan kepala daerah di luar Papua. Di Papua, hanya warga asli Papua yang bisa menjadi gubernur Papua.

Dari sisi ekonomi, kata JK, anggaran dari pemerintah pusat ke Papua paling besar dibandingkan dengan daerah lain. JK memberi contoh anggaran pusat per kapita di Pulau Jawa maksimal Rp 2 juta per orang dan di Aceh Rp 6 juta per orang. Adapun anggaran perkapita di Papua mencapai Rp 11 juta per orang.

JK menolak penilaian berbagai pihak yang menyebut pemerintah pusat mengeruk kekayaan Papua. Pasalnya, kata JK, pemerintah malah menambah pendapatan Papua per tahun dari Rp 17 triliun menjadi Rp 31 triliun.

"Jadi, pusat menyubsidi Papua kurang lebih Rp 14 triliun per tahun. Jadi, jangan anggap tidak adil pusat ke Papua. Politik luar biasa dikasih kekuasaan, ekonomi luar biasa dikasih. Apa yang terjadi? Budaya konsumtif Papua terlalu tinggi dan budaya produktif terlalu rendah. Orang Papua merasa tidak sejahtera," kata JK.

"Teman-teman kita di Papua produktivitas rendah karena kebutuhannya sedikit. Dengan baju sederhana, makan sederhana cukup. Minta maaf, tiap awal bulan minumnya (minuman keras) banyak. Korupsinya juga tinggi di Papua," kata JK.

Ketidaksejahteraan itu, lanjut politisi senior Partai Golkar itu, mengakibatkan sebagian masyarakat Papua ingin merdeka. Di negara mana pun di dunia, kata dia, pasti berperang ketika ingin merdeka.

Penambahan anggaran berapa pun, menurutnya, tidak akan menyelesaiakan masalah di Papua. "Apa yang harus kita sama-sama bantu, bagaimana supaya Papua lebih produktif dan konsumtifnya diturunkan sehingga nilai tambah ekonomisnya lebih tinggi," tutur Ketua PMI itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] BNI Tutup 96 Cabang | Holywings Dicaplok Hotman Paris

[POPULER MONEY] BNI Tutup 96 Cabang | Holywings Dicaplok Hotman Paris

Whats New
Aktif di Media Sosial? Ini Cara Daftar Shopee Affiliates

Aktif di Media Sosial? Ini Cara Daftar Shopee Affiliates

Whats New
Terjadi Pencurian Minyak dan Fasilitas Operasi secara Besar-besaran di Blok Rokan, Kok Bisa?

Terjadi Pencurian Minyak dan Fasilitas Operasi secara Besar-besaran di Blok Rokan, Kok Bisa?

Whats New
Sahamnya Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani, Holywings Mau Buka Beach Club Terbesar se-Asia

Sahamnya Dibeli Hotman Paris dan Nikita Mirzani, Holywings Mau Buka Beach Club Terbesar se-Asia

Whats New
Simak Promo Biskuit Kaleng, Marjan, dan Minuman Soda di Indomaret

Simak Promo Biskuit Kaleng, Marjan, dan Minuman Soda di Indomaret

Whats New
Ada Larangan Mudik, Konsumsi Listrik saat Lebaran Diprediksi Naik

Ada Larangan Mudik, Konsumsi Listrik saat Lebaran Diprediksi Naik

Whats New
Anak Usaha BUMN Raup Rp 10,6 Miliar dari Jual Paket Sembako Ramadhan

Anak Usaha BUMN Raup Rp 10,6 Miliar dari Jual Paket Sembako Ramadhan

Whats New
Gubernur Bank Sentral Inggris Beri Warning Untuk Investor Bitcoin Cs

Gubernur Bank Sentral Inggris Beri Warning Untuk Investor Bitcoin Cs

Whats New
Membagi Biaya Pernikahan dengan Pasangan, Bagaimana Caranya?

Membagi Biaya Pernikahan dengan Pasangan, Bagaimana Caranya?

Spend Smart
India Dilanda 'Tsunami' Covid-19, Bagaimana Ekspor Batu Bara ABM Investama?

India Dilanda "Tsunami" Covid-19, Bagaimana Ekspor Batu Bara ABM Investama?

Whats New
Pemegang Polis Ritel Jiwasraya Kembalikan 14.000 Surat Program Restrukturisasi

Pemegang Polis Ritel Jiwasraya Kembalikan 14.000 Surat Program Restrukturisasi

Whats New
Terima 899 Aduan THR, Menaker Ida Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Aturan

Terima 899 Aduan THR, Menaker Ida Minta Pemda Sanksi Tegas Pelanggar Aturan

Rilis
Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Ketua Kelompok Tani di Lampung Tengah: Alhamdulillah

Rilis
Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Harga Tiket Angkutan Umum Naik, BI Catat Inflasi 0,15 Persen di Awal Mei

Whats New
ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

ABM Investama Putuskan Tidak Tebar Dividen, Ini Alasannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X