Kompas.com - 16/07/2012, 10:03 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK mengatakan, masalah berkepanjangan di Papua bukan karena ketidakadilan pemerintah pusat. Masalah utama di Papua, menurut JK, karena tingginya budaya konsumtif dan rendahnya produktivitas warga Papua.

Hal itu dikatakan JK dalam acara Sarasehan Kebudayaan di Jakarta, Minggu (15/7/2012) malam. Selain JK, acara yang digelar Komunitas Anti Kekerasan Indonesia (KAKI) itu dihadiri tokoh lain, seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Untung S Rajab, Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Y Thohari, Yenny Wahid, Hendardi, Effendi Gazali, para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

JK mengatakan, dari sisi politik, Papua telah diberikan kekuasan yang luar biasa dalam otonomi khusus. Warga Papua dapat maju dalam pemilihan kepala daerah di luar Papua. Di Papua, hanya warga asli Papua yang bisa menjadi gubernur Papua.

Dari sisi ekonomi, kata JK, anggaran dari pemerintah pusat ke Papua paling besar dibandingkan dengan daerah lain. JK memberi contoh anggaran pusat per kapita di Pulau Jawa maksimal Rp 2 juta per orang dan di Aceh Rp 6 juta per orang. Adapun anggaran perkapita di Papua mencapai Rp 11 juta per orang.

JK menolak penilaian berbagai pihak yang menyebut pemerintah pusat mengeruk kekayaan Papua. Pasalnya, kata JK, pemerintah malah menambah pendapatan Papua per tahun dari Rp 17 triliun menjadi Rp 31 triliun.

"Jadi, pusat menyubsidi Papua kurang lebih Rp 14 triliun per tahun. Jadi, jangan anggap tidak adil pusat ke Papua. Politik luar biasa dikasih kekuasaan, ekonomi luar biasa dikasih. Apa yang terjadi? Budaya konsumtif Papua terlalu tinggi dan budaya produktif terlalu rendah. Orang Papua merasa tidak sejahtera," kata JK.

"Teman-teman kita di Papua produktivitas rendah karena kebutuhannya sedikit. Dengan baju sederhana, makan sederhana cukup. Minta maaf, tiap awal bulan minumnya (minuman keras) banyak. Korupsinya juga tinggi di Papua," kata JK.

Ketidaksejahteraan itu, lanjut politisi senior Partai Golkar itu, mengakibatkan sebagian masyarakat Papua ingin merdeka. Di negara mana pun di dunia, kata dia, pasti berperang ketika ingin merdeka.

Penambahan anggaran berapa pun, menurutnya, tidak akan menyelesaiakan masalah di Papua. "Apa yang harus kita sama-sama bantu, bagaimana supaya Papua lebih produktif dan konsumtifnya diturunkan sehingga nilai tambah ekonomisnya lebih tinggi," tutur Ketua PMI itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

MDRT Targetkan Punya 3.000 Agen di Indonesia pada 2023

MDRT Targetkan Punya 3.000 Agen di Indonesia pada 2023

Whats New
Ada Larangan Penggunaan HP di SPBU, Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina Aman?

Ada Larangan Penggunaan HP di SPBU, Beli BBM Pakai Aplikasi MyPertamina Aman?

Whats New
Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Daftar 5 Golongan Pelanggan PLN yang Kena Kenaikan Tarif Listrik

Whats New
OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

OJK: Target Inklusi Keuangan Capai 90 Persen di Tahun 2024

Whats New
Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Ini Penyebab Agen Asuransi Belum Bisa Diganti dengan Kecanggihan Teknologi

Whats New
Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Blibli Tebar Promo, Ada Diskon hingga 90 Persen

Rilis
Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Genjot Pendapatan, Garuda Indonesia Akan Fokus ke Bisnis Kargo

Whats New
Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim Tak Terserap Sempurna, Sri Mulyani: Kalau Minta Rajin Banget...

Whats New
Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Benarkah Biaya Admin Bank Memberatkan Nasabah?

Whats New
Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Penelitian DJSN: 6,09 Juta Pekerja Migran RI Belum Terdaftar Program Jamsos PMI

Whats New
Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Ekonomi Digital RI Perlu Didukung Layanan Data Internet yang Lebih Baik

Whats New
Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Rupiah dan IHSG Kompak Ditutup Melemah Sore Ini

Whats New
Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Tidak Punya Aplikasi MyPertamina, Masyarakat Harus Daftar via Website untuk Beli Pertalite dan Solar

Whats New
Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi, Pengecer dan Konsumen: Ribet!

Whats New
Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Bengkak, Kebutuhan Dana Mitigasi Perubahan Iklim Tembus Rp 4.002 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.