PLN Bantah Jadi Penyebab Lambannya Pengembangan Panas Bumi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) membantah bahwa perseroan itu selama ini menghambat pengembangan panas bumi, karena proses negosiasi harga listrik dari panas bumi yang lamban.

Perseroan itu mengklaim, lambannya proses pengembangan panas bumi terutama disebabkan rumitnya proses perizinan, keterbatasan pendanaan yang dimiliki pengembang, dan lambannya kegiatan eksplorasi.

Hal ini disampaikan Direktur Konstruksi PT PLN, Nasri Sebayang, dalam temu media, Selasa (24/7/2012) di Jakarta.

Menurut Nasri Sebayang, saat ini banyak proyek pembangunan PLTP yang molor dari jadwal yang ditetapkan. Keterlambatan realisasi proyek itu terjadi, karena banyak masalah yang muncul dalam pembahasan perjanjian jual beli listrik.

"Soal harga jual listrik relatif tidak ada masalah, karena kami ditugasi pemerintah untuk membeli listrik dari panas bumi dengan harga patokan maksimal 9,7 sen dollar AS dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011," ujarnya.

Permasalahan yang sering muncul dalam pembahasan perjanjian jual beli  listrik adalah ketidaksesuaian formula eskalasi harga, antara standar perjanjian jual beli listrik dan proposal saat lelang, ketidaksesuaian kapasitas antara saat lelang dan rencana pengembangan sistem, penyiapan transmisi oleh PLN atau pengembang.

Kendala lain adalah ketidakyakinan pengembang untuk memenuhi kapasitas kontrak.

Kepala Divisi Energi Baru Terbarukan PLN, Mochamad Sofyan, menambahkan, kendala utama pengembangan panas bumi terkait regulasi perizinan, karena beberapa lokasinya di hutan lindung dan hutan konservasi.

Kendala lain adalah, lama eksplorasi bisa mencapai lima tahun, ditambah satu tahun untuk pendanaan dan tiga tahun masa konstruksi, ditambah dengan minimnya pendanaan eksplorasi.

"Ini yang kami negosiasikan dengan pengembang. Jika pengembangan di hulu terkendala, kami kesulitan dalam melaksanakan studi kelayakan dan memulai pembangunan konstruksi jaringan listrik dari PLTP ke konsumen," kata Sofyan.

Karena itu, masalah perizinan, kemampuan teknis dan finansial pengembang diharapkan segera diselesaikan untuk meningkatkan rasio keberhasilan pengembangan PLTP.