Jokowi Memimpin, APBD DKI Terpampang di Pos Hansip

JAKARTA, KOMPAS.com - Joko Widodo akan memberikan transparansi anggaran APBD kepada masyarakat jika dirinya menang pemilihan gubernur DKI Jakarta. Warga dipastikan akan bisa mengawasi penggunaan APBD.

"Lihat saja di Solo, saya sudah tempel di pos hansip, di kelurahan, kecamatan, ya supaya masyarakat bisa ikut ngawasi anggaran pemerintah. Nanti pun kalau saya menang, akan begitu," kata Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2012).

Jokowi juga memberitahu masyarakat mengenai jumlah anggaran yang diterima Pemda DKI. Setiap 5 tahun, negara menggelontorkan uang Rp 145 triliun untuk mengelola kebutuhan Ibu Kota.

Menurut Jokowi, berdasarkan hasil survei, 92 persen warga Jakarta tidak mengetahui jumlah dana APBD. Apalagi dana mendetail seperti yang diungkapkan dari hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Jumlah dana APBD-nya saja, masyarakat nggak tahu, apalagi sampai sedetail itu. Yang gelondongan aja nggak ngerti," kata Jokowi.

Sebelumnya Lembaga Bantuah Hukum Jakarta dan ICW mengungkapkan dugaan adanya kecurangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2012. Dalam advokasi yang dilakukan LBH Jakarta dan ICW, gejala korupsi Pilkada DKI itu ada empat yaitu, potensi penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye, me-mark down Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk dana pemenangan pilkada, Ada dana kampanye terselubung di APBD DKI, dan sumber dana kampanye para calon tidak transparan dan rawan ditopang pengusaha hitam atau 'cukong'.