Petani Buang Garam

SUMENEP, KOMPAS - Tidak kurang dari 1.000 orang yang bergabung dalam Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia dan Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep menggelar unjuk rasa di DPRD Sumenep, Jawa Timur, Rabu (12/9). Bahkan, petani membuang puluhan ton garam hasil tambak mereka karena harganya semakin murah.

Petani yang hadir di gedung DPRD Sumenep juga menabur garam di sepanjang perjalanan dari lokasi berkumpul mereka di pintu masuk ke kota Sumenep. Massa juga menggelar orasi di depan gedung wakil rakyat itu karena garam petani semakin tidak ada harganya.

Harga garam saat ini paling mahal Rp 450 per kilogram (kg). Padahal, berdasarkan harga pokok penjualan yang ditetapkan lewat peraturan menteri perdagangan, harga garam kualitas 1 minimal Rp 750 per kg dan kualitas 2 Rp 550 per kg di tingkat petani.

Syaiful Anwar dari Paguyuban Petani Garam Rakyat Sumenep (Perras) mengatakan, petani semakin sengsara karena dimainkan pedagang. Perusahaan garam melanggar aturan juga tak ditindak, termasuk beberapa gudang sengaja ditutup dan tak membeli garam dari rakyat. Saat panen raya, produksi garam melimpah, tetapi importir malah mengimpor sehingga harga garam petani semakin merosot. ”Petani sengaja dimiskinkan dengan harga garam seperti sekarang karena harga garam kualitas 1 hanya Rp 450.000 per ton dan kualitas 2 Rp 250.000 per ton,” katanya.

Minimal, kata Syaiful, harga garam sesuai dengan ketentuan pemerintah dan perusahaan yang curang ditindak sehingga tidak ”mempermainkan” harga. Untuk menjamin harga garam dan produksi petani terserap oleh industri dalam negeri, pemerintah perlu membentuk badan penjamin harga dasar garam atau sebagai penyangga stabilitas garam nasional.

Sementara itu, sekitar 100 orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Peduli Ketahanan Pangan mendatangi Kementerian Perdagangan, di Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menindak tegas para pelaku dan penerima beras impor ilegal. Penyelundupan beras diduga marak terjadi di kawasan perbatasan, terutama di Kepulauan Riau.

Mereka menilai aparat bea cukai tak tegas menangani penyelundupan beras, yang akhir-akhir ini marak terjadi di Kepulauan Riau. Massa juga meminta Kementerian Perdagangan menindak tegas para importir yang melakukan praktik penyelundupan tersebut.

”Selain membunuh petani dan pedagang, penyelundupan juga menghancurkan perdagangan antarpulau,” kata Amin Munawar, koordinator aksi.

(ETA/ENY)