Hatta Bicarakan Renegosiasi Freeport

Washington DC, Kompas - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berdialog dengan manajemen Freeport-McMoran di Washington DC, Amerika Serikat. Renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, menjadi salah satu topik bahasan.

Wartawan Kompas J Osdar melaporkan dari Washington DC, AS, pertanyaan tentang Freeport mengemuka dalam pertemuan Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan para anggota Masyarakat Amerika Serikat-Indonesia (United States-Indonesia Society), di Washington DC, Kamis (20/9) petang waktu Washington atau Jumat pagi WIB.

Hatta mengatakan, Pemerintah Indonesia akan terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja di bidang pembangunan infrastruktur dan birokrasi. Hal itu dilakukan untuk mempermudah investasi dari dalam dan luar negeri.

Hatta juga mengatakan akan terus memperbaiki kinerja pemerintah dalam membangun Papua. Ia mengingatkan, pembangunan di Papua akan terus dipercepat dengan prioritas pembangunan infrastruktur, pelabuhan, bandar udara, dan sumber daya manusia.

”Anggaran belanja untuk Papua merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan provinsi- provinsi lain di Indonesia, yakni Rp 10 juta per kepala,” ujar Hatta.

Menurut dia, pembangunan di Papua akan ditekankan pada pembangunan konektivitas di wilayah Papua yang luas dan medan yang cukup berat.

Pernyataan Hatta mengenai pembangunan infrastruktur di Papua ini sebagai jawaban atas pertanyaan Presiden dan Chief Executive Officer Freeport- McMoran Copper & Gold Richard C Adkerson. Ia mengatakan, Freeport saat ini terus melanjutkan bekerja di Papua berdasarkan perjanjian yang ada dan yang berlaku.

”Kami terus bekerja di bidang pertambangan. Kami terus beroperasi di dalam tanah di Papua. Saya tahu, Pemerintah Indonesia juga bekerja di sana, maka yang saya tanyakan, bagaimana pembangunan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di Papua,” ujar Richard C Adkerson.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Thamrin Sihite, di Jakarta, menyatakan bahwa renegosiasi kontrak karya dengan sejumlah perusahaan besar pemegang kontrak karya masih alot.

Beberapa isu yang dibahas dengan PT Freeport Indonesia adalah luas wilayah tambang, kewajiban melaksanakan pemurnian bahan tambang di dalam negeri, royalti yang terlalu rendah, dan kewajiban divestasi 51 persen saham. (EVY)