HKTI Kritisi Kebijakan Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Masih bergantungnya Indonesia pada impor daging sapi, menjadi keprihatinan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Pada Hari Tani ke-52, HKTI meminta pemerintah memasang target untuk bisa memproduksi daging sapi sendiri, tanpa terus bergantung daging impor.

Ketua Umum HKTI, Oesman Sapta Odang, mengatakan itu, Senin (24/9/2012) di Jakarta terkait Hari Tani Nasional ke-52.

Oesman mengatakan, selama 10 tahun Indonesia mengimpor daging sapi, tanpa adanya pembatasan. "Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang berpihak kepada peternak. Saya mengajak seluruh masyarakat berpihak kepada petani, peternak, dan nelayan," kata pria yang akrab disapa OSO itu.

Bagi Oesman, tiga unsur itu yang mampu membawa kemakmuran bagi negara. Selama ini, dia tidak pernah melihat kebijakan yang memperhatikan ketiganya untuk mengurangi ketergantungan impor.

"Contohnya, menjelang Idul Adha nanti saya memprediksi harga daging sapi akan menembus sampai Rp 100.000 per kilogram. Pantas tidak ini terjadi? Di saat masyarakat ingin menyuguhkan daging di rumahnya. Ini akan sulit untuk dibeli oleh masyarakat," tegasnya.

Menurut Oesman, kebijakan impor mulai dari sekarang harus sudah ditargetkan, sehingga dalam waktu tiga tahun, Indonesia mampu mencukupi kebutuhan dalam negerinya sendiri.

"Tidak seperti sekarang yang sudah 10 tahun kita impor, dan belum bisa lepas dari ketergantungan impor. Saya tidak mengatakan anti impor, tapi kita harus lebih memikirkan bagaimana pertaniannya bisa subur dan peternakannya bisa produktif," ujarnya.

Oesman mempertanyakan, selama 10 tahun impor, berapa keuntungan imporir dan di mana pembinaannya kepada peternak. "Boleh saja impor, tapi perhatikan juga peternak," katanya.

Kedaulatan pangan merupakan tema sentral yang harus diperjuangkan oleh pemerintah dan masyarakat tani. "Inti dari kedaulatan pangan adalah peningkatan produksi pangan dalam negeri dan bukan impor," kata Oesman.