PDI-P: Dahlan Harus Berani Buka-bukaan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristianto menyatakan, Menteri BUMN Dahlan Iskan harus berani terbuka dan adil terkait nama 10 anggota Dewan yang kerap meminta jatah ke BUMN. Dahlan harus melakukan klarifikasi langsung ke Badan Kehormatan (BK) DPR.

Sebelumnya, beredar kabar nama-nama anggota DPR yang kerap meminta jatah tersebut. Tiga nama tersebut, PM, EV, CK, dikatakan kader PDI-P.

"Beredarnya nama-nama itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya berdasarkan satu isu atau SMS. Mari kita (PDI-P dan Dahlan) sama-sama terbuka, partai (PDI-P) mendukung hal itu," kata Hasto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Hasto menyebutkan, Dahlan sejatinya juga pernah terlibat bisnis di BUMN. Namun, Dahlan harus terlebih dulu mengklarifikasi soal 10 anggota Dewan pemeras. Sebab, ia yang pertama kali menyatakan hal tersebut ke publik. Dengan begitu, semuanya nanti akan menemui kejelasan.

Menurut dia, persoalan ini harus didudukkan dengan porsi yang sebenarnya, tanpa intervensi. Laporan dari Dahlan, sambungnya, harus berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau terbukti (anggota PDI-P pemeras) kami akan menyeleksi anggota Dewan dengan sungguh-sungguh. Masalahnya, PM dan CK ini kan simbol partai, kami tidak akan percaya itu. Hal ini dengan  mudahnya akan mengacaukan persoalan di luar penyehatan BUMN ini sendiri," tandasnya.

Baca juga:
Ini Empat Modus Anggota DPR Minta "Jatah"
Kesinisan Parpol kepada Dahlan Iskan Terkait Pemilu 2014?
Dahlan: Kalau DPR Mendesak, Saya Buka!
Marzuki Dukung Dahlan Sebut Peminta "Upeti"

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan Versus DPR