Kursi Deputi Gubernur BI Terancam Kosong

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di tahun ini terancam hilang. Hal itu bisa terjadi jika Presiden SBY tidak memberikan usulan nama sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis menjelaskan, DPR telah memutuskan bahwa tidak akan menggelar pemilihan dua jabatan Deputi Gubernur BI dalam setahun.

"Kami akan lihat dari tanggal 19 November hingga 15 Desember mendatang, kalau Presiden tidak juga mengajukan nama, berarti tidak akan ada pemilihan," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di acara Seminar Outlook Ekonomi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (7/11/2012).

Menurut Harry, hal tersebut diambil karena DPR hanya dapat melakukan pergantian Deputi Gubernur itu setahun dua jabatan. Nah, tahun depan ada dua posisi yang juga habis masa jabatannya yaitu jabatan Gubernur BI milik Darmin Nasution dan juga Deputi Gubernur BI yang dijabat Hartadi Sarwono.

Sementara di tahun ini, posisi yang kosong adalah posisi Deputi Gubernur bidang Pengelolaan Moneter (sebelumnya dijabat oleh Budi Mulya) yang akan habis masa jabatannya akhir November 2012 ini. Padahal, jabatan Deputi Gubernur bidang Manajemen Internal BI (yang saat ini dijabat Ardhayadi) pun akan habis di saat bersamaan.

Sebelumnya, dua nama yang telah diajukan oleh Presiden adalah Perry Warjiyo yang menjabat Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter BI, dan Hendar yang menjabat Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI.

"Kalau lihat tahun depan, kami akan lebih mementingkan posisi Pak Darmin dan Pak Hartadi dong. Jadi dua posisi Deputi Gubernur yang harusnya tahun ini digelar menjadi tidak digelar, ya pasti dua posisi itu akan hilang," jelasnya.

Masalahnya, kedua nama usulan dari Presiden SBY ini akan sia-sia karena hanya akan memperebutkan satu kursi Deputi Gubernur BI. Saat ini, bank sentral memang tidak berniat mengusulkan calon pengganti posisi Ardhayadi sebagai Deputi Gubernur Bidang Manajemen Internal BI. Hal tersebut dilakukan karena BI memang mempertimbangkan jabatan baru yakni asisten gubernur untuk mengambang tugas di bidang management internal tersebut.