Operasional KRL Bogor Belum Normal

bogor, Kompas - PT Kereta Api Indonesia mengupayakan agar dalam dua hari mendatang, kereta rel listrik bisa melintasi jalur rel antara Stasiun Cilebut dan Bojong Gede sehingga bisa melayani penumpang hingga Stasiun Bogor. Namun, pengoperasian kereta itu akan dibatasi pagi dan sore hari untuk memberikan kesempatan perbaikan jalur rel yang longsor.

”PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sudah beberapa kali menguji coba jalur ini dan hasilnya baik. Namun, akan tetap menunggu penelitian pergerakan tanah dan pembuatan drainase agar keselamatan terjamin. Jika sudah baik, akan dioperasikan,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono, saat memantau proses uji coba jalur rel di Cilebut, Senin (26/11).

Uji coba, Senin pagi, menggunakan satu rangkaian KRL khusus wanita yang terdiri dari 8 kereta. KRL dua kali melintasi jalur yang longsor pada Rabu lalu itu dengan kecepatan 5 kilometer per jam. Menurut Bambang, perbaikan menyeluruh dua jalur rel diperkirakan membutuhkan waktu tiga pekan.

Direktur Utama PT KAI Ignasius Jonan menambahkan, kendati KRL akan kembali dioperasikan hingga Stasiun Bogor, pihaknya terpaksa membatasi perjalanan pada pagi sekitar pukul 05.00-09.00 dan sore pukul 17.00-21.00.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sudaryatmo mengatakan, akan lebih adil bagi konsumen bila pemerintah selaku regulator meminta operator mengumumkan secara terbuka tingkat mutu pelayanan. ”Mutu pelayanan ini harus bisa diukur oleh penumpang selaku konsumen. Saya usul, ada tiga hal yang diukur, yakni jumlah gangguan sarana dan prasarana, ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan, serta pembatalan perjalanan. Semua ada batas angka toleransi setiap bulan. Kalau gangguan lebih dari batas, harus ada kompensasi bagi penumpang,” ujarnya.

Terkait longsor rel di antara Stasiun Bojong Gede dan Cilebut, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, penyebab longsor di luar kendali PT KAI. Sementara soal gangguan sinyal, ada faktor ketidakseragaman sistem karena dibangun dari bantuan sejumlah negara. Dibutuhkan dana sekitar Rp 3 triliun untuk merombak seluruh persinyalan KRL, tetapi tak bisa segera dikerjakan karena dana terbatas. (GAL/ART/MKN)