Rumah Bersubsidi Cuma "Bolak-balik" ke Masalah Klasik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai saat ini beberapa kendala klasik masih menjadi masalah yang mewarnai pasokan rumah subsidi. Masalah klasik itu meliputi uang muka dan suku bunga, serta mahalnya harga tanah karena makin sulitnya ketersediaan lahan.

Hal tersebut terungkap pada diskusi Kenaikan Patokan Harga Rumah Subsidi, Antara Jaminan Pasokan dan Daya Beli MBR di Jakarta hari ini (27/11/2012). Hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi Perencanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat, Irwan Nurwanto, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indinesia (APERSI), Eddy Ganefo, serta Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Kemenpera, Lukman Hakim, serta pengamat perumahan nasional, Sjahran Lubis.

Irwan mengungkapkan, dari sisi permintaan, penyaluran rumah subsidi saat ini masih berhadapan dengan masalah ketersediaan uang muka dan suku bunga KPR. Sementara dari sisi pasokan, tingginya harga jual rumah dan terbatasnya lahan menjadi masalah.

"Dari kementerian (Kemenpera) di awal-awal tahun mencoba membuat terobosan bersama pemerintah daerah untuk mencari tanah yang dapat disediakan pemerintah daerah. Namun, realisasinya belum terlalu menggembirakan," kata Irwan.

Irwan juga mengakui, penyediaan rumah subsidi sangat bergantung kepada para pengembang karena pemerintah belum mampu menyediakannya sendiri. Namun, meskipun memiliki banyak kendala, permintaan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih sangat besar. Selain itu, kondisi perekonomian makro yang stabil dan peningkatan partisipasi perbankan menjadi titik cerah bagi Kemenpera.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum APERSI Eddy Ganefo. Menurut dia, kebutuhan hunian untuk mengentaskan kekurangan pasokan perumahan (backlog) tidak lepas dari para pengembang walaupun tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Yang terbanyak menyediakan rumah itu pengembang dari swasta. Pengembang adalah barisan terdepan untuk menjalankan program," ujarnya.

"Namun, dalam mendirikan rumah pengembang akan melihat konsumen, melihat kemampuan konsumen untuk membeli rumah," tambahnya.

Menurut dia, melihat kemampuan konsumen saat ini, ada dua masalah utama akan dihadapi pemerintah. Pertama, masalah penyediaan uang muka, sedangkan masalah kedua adalah bunga atau cicilan. Untuk mengatasi masalah ini, ia mengusulkan untuk menghapus subsidi bunga murah.

"Kembalikan subsidi uang muka tanpa menghapus subsidi bunga murah. Bisa penawaran untuk memilih salah satunya atau malah dua-duanya," kata Eddy.

Eddy menggarisbawahi, bahwa karakter masyarakat Indonesia yang masih bermasalah dalam kedisiplinan menabung juga menjadi salah satu masalah. Meskipun menabung, tabungan tersebut dapat habis sewaktu-waktu untuk membeli barang-barang konsumtif.

Namun, menurut Asisten Deputi Penyediaan Rumah Susun dan Rumah Tapak Kemenpera, Lukman Hakim, sebenarnya tidak ada masalah berarti dalam persoalan perumahan saat ini. Pasokan rumah yang ada sampai saat ini sebenarnya tinggi, namun memang sedikit terlambat mengantisipasi permintaan. Keterlambatan itu berhubungan dengan kebijakan yang mengatur rumah berukuran 36.

"Perizinan itu sendiri butuh waktu. Apa yang dibangun sekarang, kira-kira 6 bulan lagi baru berdiri," ujar Lukman.

"Tidak adanya aturan tipe 36 bisa menjadi angin segar bagi para pengembang menyediakan rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan kecil," katanya.

Baca juga:

Basuki: Kerja Sama, Bukan Kongkalikong!