Karyawan Leces Akhirnya Digaji, Dahlan Terharu

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku terharu saat mendengar paparan Direktur Utama Kertas Leces yang akhirnya bisa menggaji karyawannya yang tidak digajinya selama dua tahun lalu. Perusahaan kertas pelat merah ini akhirnya mulai bangkit dari mati suri.

"Pemaparan itu sampai dirutnya menangis tersedu-sedu, sampai lama berhenti, dan saya bisa merasakan itu. Karena waktu saya jadi Dirut PLN juga sampai menangis karena bagaimana sulitnya membangkitkan semangat baru untuk pelayanan kepada masyarakat," kata Dahlan saat ditemui di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Dahlan mengaku bisa merasakan ketika dia (Dirut Kertas Leces) menangis. Sebab, Kertas Leces ini memang dihadapkan dalam kondisi sulit, yaitu ada sekitar 2.000 orang karyawannya yang sudah dua tahun tidak digaji dan akhirnya juga tidak bekerja.

"Kini sekarang mereka harus bekerja keras. Mereka yang sudah terbiasa menganggur harus bekerja lagi demi kehidupan sehingga kadang-kadang ada putus asa," tambahnya.

Saat ini, sekitar 2.000 karyawan itu sudah mulai dibayar 100 persen dan dimulai bulan ini. "Kemarin-kemarin sih masih utang karena belum ada uangnya. Untuk punya uang itu harus kerja keras. Untuk bulan ini, sudah mulai gajian 2.000 karyawan," tambahnya.

Dahlan menjelaskan, gaji karyawan itu diambil dari hasil penjualan yang dilakukan perseroan dengan menjual tisu. Penjualan sudah dimulai dua bulan lalu serta penjualan kertas bungkus.

Untuk bisa meningkatkan bisnisnya, Kertas Leces saat ini melakukan inovasi, yakni membuat kertas-kertas yang nilainya tinggi, misalnya kertas untuk uang dan sudah mulai ada pesanan dari Jepang sebanyak 60 ton.

"Memang masih kecil, namun kalau sudah bisa dipercaya Jepang maka pesanan itu akan kontinyu dan negara lain juga akan memesannya. Bukti ekspor ke Jepang itu kita jadikan bukti untuk ekspor ke negara lain," tambahnya.

Sekadar catatan, Dahlan kemarin pergi ke Surabaya untuk menyambangi 2.000 karyawan PT Kertas Leces. Dahlan sampai harus rela absen rapat dengan Komisi VII DPR soal inefisiensi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).