Tiga Komoditas Akan Diperjuangkan di APEC

Jakarta, Kompas - Indonesia siap memperjuangkan tiga komoditas menjadi produk ramah lingkungan dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali, Oktober 2013. Ketiga komoditas tersebut adalah kelapa sawit, karet, dan kertas. Dengan predikat ramah lingkungan, ketiganya akan mendapatkan keringanan bea masuk di sejumlah negara.

”Untuk CPO (minyak kelapa sawit mentah), proses tinggal selangkah lagi karena komoditas itu sudah kami suarakan sejak lama. Untuk karet dan kertas, ini baru tahap awal, jadi prosesnya kemungkinan masih akan panjang,” kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Dia mengatakan, fakta bahwa CPO adalah produk ramah lingkungan sudah tidak terbantahkan lagi. Jika masuk kategori produk ramah lingkungan, preferensi tarif bea masuk maksimal 5 persen yang didapatkan CPO akan membantu daya saing Indonesia di beberapa negara di Asia. Sampai saat ini, beberapa negara Asia, seperti India, China, dan Pakistan, masih menerapkan hambatan tarif bagi CPO produksi Indonesia.

Karet, lanjut Bayu, juga masuk kategori ramah lingkungan. Alasannya, karet merupakan tanaman tahunan, sekaligus mempunyai fungsi menyerap karbon dioksida selama umur tanaman 20-30 tahun. Di sisi lain, karet juga merupakan produk alam terbarukan. ”Jika karet masuk produk ramah lingkungan, harga karet akan meningkat dan kesejahteraan petani ikut naik,” katanya.

Bayu menambahkan, untuk kertas, argumentasinya karena kertas dibuat dari serbuk kayu. Kini, dengan penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), kayu yang dipergunakan untuk industri dijamin bukan dari penebangan liar. ”Jadi, dengan penerapan SVLK, otomatis produk olahan kayu menjadi produk yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono mengatakan, pemerintah harus serius memperjuangkan CPO sebagai produk ramah lingkungan. Dalam pertemuan APEC sebelumnya di Vladivostok, Rusia, Indonesia gagal memperjuangkannya.

”Jangan sampai gagal lagi. Tetapi, harus diingat, selain kendala tarif, CPO juga menghadapi kendala nontarif, seperti di Amerika Serikat dan Australia,” ujar Joko.

Rangkaian kegiatan APEC di Indonesia dimulai sejak 25 Januari lalu, dengan pertemuan pejabat tinggi. (ENY)