Enam Langkah Selamatkan Perikanan

JAKARTA, KOMPAS.com-  Persoalan banjir telah menambah daftar panjang permasalahan nelayan di Tanah Air.

Gangguan banjir itu semakin memukul produktivitas nelayan kecil yang sudah terimpit ekonomi, kekurangan pasokan bahan bakar untuk melaut dan teknologi.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto, dalam siaran pers, Sabtu (9/2/2013), mengemukakan, beberapa permasalahan itu perlu segera mendapat perhatian pemerintah.

Persoalan yang tidak segera terselesaikan membuat nelayan terus terpuruk dan berada di lapisan paling bawah dalam sektor pembangunan.

"Keberpihakan pemerintah dan lembaga terkait lainnya, belum mampu menyejahterakan nelayan," ujarnya.

Ada enam langkah yang diusulkan Kadi yang perlu dilakukan pemerintah bersama dengan kalangan dunia usaha untuk menyelamatkan nelayan.

Pertama, memastikan seluruh program infrastruktur pemerintah yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan, segera diwujudkan.

Misalnya penyediaan akses dari dan ke pelabuhan ikan di seluruh Indonesia secara memadai sehingga dapat dilalui oleh truk-truk dan kontainer bermuatan besar, bagi keperluan pengiriman ikan.

"Dengan tersedianya infrastruktur memadai, maka dampak banjir dapat diminimalisasi terhadap kinerja perikanan nasional," lanjut Yugi.

Kedua, memastikan pasokan ketersediaan sumber energi listrik memadai bagi gudang pendingin (cold storage) berkapasitas besar.

Dengan demikian, kualitas ikan dalam gudang pendingin tetap terjamin, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Termasuk meningkatkan sistem pengamanan pasokan listrik menuju cold storage, khususnya jika sumber pembangkit listrik disekitarnya terganggu.

Sebab, tanpa listrik tak mungkin produk ikan Indonesia mampu bersaing di dunia internasional.

Ketiga, meningkatkan teknologi yang dibutuhkan bagi penyimpanan dan pengolahan ikan di dalam negeri.

Pasalnya, Indonesia merupakan salah satu sumber penghasil ikan terbesar di dunia, sehingga bisa mengurangi ketergantungan pemerintah untuk mengimpor ikan.

Keempat, khusus pada kondisi banjir seperti saat ini, KADIN meminta agar semua pihak terkait, baik pemerintah maupun stakeholders lainnya bergegas untuk membenahi berbagai kerusakan yang terjadi akibat banjir.

Tujuannya, agar aktifitas penyimpanan dan pengiriman ikan keluar negeri, dapat segera dilakukan.

Kelima, KADIN mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai dengan impian-impian belaka yang menyatakan bahwa pasokan ikan domestik terjaga.

Padahal realitanya, pasokan ikan didalam negeri cukup terganggu akibat banjir dan cuaca buruk serta gelombang tinggi yang terjadi di perairan Indonesia.

Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya harga-harga ikan di pasaran, akibat minimnya suplai yang tersedia.

Keenam, upaya menjaga kebersihan laut dari sampah, baik dari sampah banjir maupun dari sampah masyarakat sehingga perairan Indonesia bersih, dan terumbu karang yang menjadi tempat berkembangbiaknya berbagai jenis ikan, dapat terpelihara.

Dampaknya, produksi ikan terus meningkat. Termasuk didalamnya, upaya pemerintah dalam menjaga keamanan perairan Indonesia dari praktik penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi produk perikanan nasional.