Subsidi, Tantangan Menkeu

Jakarta, Kompas - Tantangan yang dihadapi menteri keuangan baru cukup berat. Tantangan itu antara lain memberikan masukan dan meyakinkan kepada Presiden bahwa subsidi energi tahun ini yang akan mencapai Rp 320 triliun sudah tak masuk akal, bahkan mengganggu keberlanjutan fiskal.

”Harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi perlu naik ke Rp 6.000 per liter. Jika ingin melindungi kelompok masyarakat bawah, BBM bersubsidi diberikan kepada pengguna sepeda motor dengan harga tetap Rp 4.500 per liter,” ujar Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, A Tony Prasetiantono, Jumat (29/3), tentang calon menkeu pengganti Agus DW Martowardojo. Komisi XI DPR telah menyepakati Agus menjadi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Darmin Nasution.

A Prasetyantoko, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi, Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, menambahkan, subsidi BBM akan tumbuh pesat sepanjang harga BBM bersubsidi tidak naik. Dampaknya adalah tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan neraca perdagangan.

Soal beban subsidi BBM yang besar ini juga dikemukakan Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Ia mengatakan, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi oleh mobil pribadi di seluruh Indonesia mendesak dilakukan untuk menghemat anggaran.

Menurut Chairul, pelarangan pemakaian BBM bersubsidi untuk mobil pribadi itu akan memangkas pengeluaran negara sebesar Rp 84 triliun tahun ini. ”Kami merekomendasi penghentian subsidi kepada orang-orang kaya dengan mengambil subsidi dari kendaraan pribadi,” tutur Chairul.

Tantangan menkeu lainnya, menurut Tony, adalah penyerapan anggaran yang rendah, yang harus didorong melalui disiplin jadwal perencanaan dan pelelangan proyek di kementerian dan lembaga pemerintah. Hal lain adalah meningkatkan penerimaan pajak dari Rp 980 triliun pada tahun 2012 agar bisa mengurangi tambahan utang baru pemerintah.

”Ini semua menjadi tantangan menkeu yang akan datang,” kata Prasetyantoko.

Sejumlah nama calon menkeu disebutkan berbagai kalangan. Tony menyebut Darmin Nasution layak menjadi menkeu. Selain Darmin, Prasetyantoko juga menyebut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal M Chatib Basri juga layak. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyebutkan, selain Darmin dan Chatib, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan juga layak.

”Siapa pun yang dipilih Presiden, kami berharap bisa menjaga APBN agar tak jebol karena kebanyakan subsidi dan mewujudkan insentif-insentif yang memajukan dunia usaha,” kata Sofjan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Suryo B Sulisto berharap kebijakan-kebijakan fiskal menkeu yang baru dapat memacu pertumbuhan perindustrian dan perdagangan. ”Yang penting dia bisa bekerja dengan tim kabinet,” kata Suryo. (IDR/LAS/HAM/Reuters/DHF)