Sosok Menkeu Akan Jadi Sinyal

Jakarta, Kompas - Sosok menteri keuangan yang akan menggantikan Agus DW Martowardojo akan ditangkap pasar sebagai sinyal. Oleh sebab itu, integritas, kompetensi, dan independensi menjadi semakin penting, apalagi di tengah tantangan ekonomi dan menjelang Pemilihan Umum 2014.

”Sosok menkeu (menteri keuangan) menjadi sinyal paling penting bagi pasar. Kalau salah pilih jadi masalah,” kata ekonom Faisal Basri, di Jakarta, Jumat (5/4).

Sosok ideal menkeu, menurut Faisal, adalah yang membuat kebijakan fiskal secara hati-hati (prudent), disiplin dalam mengelola anggaran, dan konsisten. Hal tak kalah penting adalah perlunya komitmen menteri keuangan untuk memperbaiki kualitas penyerapan anggaran. Caranya adalah dengan menugasi satu dari dua wakil menkeu fokus dan lebih proaktif memperbaiki kualitas penyerapan anggaran.

Penyerapan anggaran masih menjadi persoalan klasik selama ini. Kualitasnya memburuk karena selalu menumpuk pada akhir tahun. Sementara porsi anggaran yang tak terserap semakin besar. ”Semuanya itu tidak akan ada artinya kalau orang itu tak punya integritas dan kepribadian yang kuat. Berani mengatakan tidak (untuk sesuatu yang salah) tanpa basa-basi terhadap politik. Sejauh ini yang seperti itu adalah Darmin Nasution (Gubernur Bank Indonesia) dan Agus,” kata Faisal.

Harapan masyarakat, Faisal melanjutkan, Kementerian Keuangan steril dari kepentingan politik. Ini amat penting karena sebagian besar kementerian lain tak bisa diandalkan, mengingat menteri-menterinya berasal dari partai politik. ”Kalau terjadi politisasi yang makin kental di Kementerian Keuangan, waduh, kita pantas kecewa berat. Oh, Pak SBY ini mau main-main,” kata Faisal.

Tanggapan Demokrat

Secara terpisah, Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengharapkan menkeu baru adalah orang yang sudah memiliki pengalaman di bidang pengelolaan fiskal, mengendalikan ekonomi, dan menjaga inflasi. ”Kita butuh orang berpengalaman. Soal nama (menkeu), itu di tangan Presiden,” tutur Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) itu.

Syarifuddin mengatakan, pertumbuhan ekonomi 6,3 persen yang dicapai pada 2012 harus terus dijaga. ”Hal yang penting sekarang adalah menjaga kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal sehat, pasti respons pelaku usaha akan positif,” ujar Syarifuddin. Hal lain yang terus diharapkan adalah kebijakan yang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan menurunkan tingkat kemiskinan.

”Saya berharap, dibutuhkan orang yang mengerti baik makroekonomi maupun mikroekonomi. Ini berat juga, tetapi saya yakin Presiden sudah mengetahui,” kata Syarifuddin.

Ia juga berharap menkeu baru bersama Bank Indonesia (BI) membuat kebijakan untuk menjamin akses pembiayaan bagi koperasi dan pelaku UKM. ”Kebijakan BI agar UKM mendapatkan porsi 20 persen dari kredit komersial merupakan aksi yang bagus. Kami menghargainya sehingga KUR (kredit usaha rakyat) dan dana bergulir dari pemerintah makin meningkat,” ujarnya.

Sebagai gambaran, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sejak diluncurkan pada 2007 hingga 28 Februari 2013, realisasi penyaluran KUR secara nasional sebanyak Rp 103,33 triliun yang tersalur kepada 8.033.783 debitor. (LAS/CAS)