Wacana Munaslub Kadin Tak Dapat Dukungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak mendapatkan dukungan dari mayoritas daerah. Hingga saat ini, sudah ada 24 Kadin Provinsi yang menyatakan menolak usulan Munaslub. 

"Usulan Munaslub ini merupakan sebuah gejolak kecil dari sekelompok orang yang memiliki tendensi tidak sesuai dengan visi misi organisasi Kadin. Tendensi mereka juga tidak benar, bahkan proses pengajuan Munaslub ini tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang ada," kata Ketua Kadin, Suryo Bambang Sulisto saat konferensi pers di Hotel Grand Melia Jakarta, Senin (8/4/2013).

Suryo menganggap klaim yang dikirimkan oleh pengurus Kadin Provinsi Yogyakarta kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia yang ingin adanya Munaslub ternyata bukan dilakukan atas nama Kadin Indonesia. Sebab sebagian besar yang terlibat dalam usulan Munaslub ini sudah tidak menjadi anggota Kadin Indonesia.

Untuk mengadakan Munaslub Kadin Indonesia diperlukan tiga hal yang dapat dijadikan dasar, yaitu pelanggaran prinsip, penyelewengan keuangan dan tidak berfungsinya pengurus. "Berdasarkan pada tiga hal tersebut, sebetulnya tidak ada alasan untuk mengadakan Munaslub, karena hingga saat ini tidak ada pelanggaran prinsip dan penyelewengan keuangan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia," tambah Wakil Ketua Umum Kadim Indonesia Anindya Novyan Bakrie.

Hingga saat ini, Dewan Pengurus masih berfungsi dan terus menjalankan tugasnya, bahkan baru saja melakukan penambahan sejumlah posisi Wakil Ketua Umum. Pengisian jabatan ini adalah untuk memperkuat organisasi dan lebih mengefektifkan realisasi program-program Kadin Indonesia. "Jadi sebetulnya alasan di balik usulan Munaslub ini terkesan mengada-ada," tambah Anindya.

Sesuai Rakornas 3 Februari 2013 disepakati bahwa seluruh anggota Kadin Indonesia mendukung kepemimpinan Suryo Bambang Sulisto sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia beserta seluruh Dewan Pengurusnya hingga akhir masa jabatannya. Kadin Indonesia juga melihat, adanya penggunaan dan pengatasnamaan Kadin Indonesia oleh sekelompok orang yang mengusulkan Munaslub sebagai pelanggaran hak cipta.

Atas dasar itu, Kadin Indonesia akan mengambil tindakan tegas melalui jalur hukum apabila masih ditemukan adanya penggunaan dan pengatasnamaan Kadin Indonesia dalam kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi bagian dari program Kadin Indonesia. "Kami melihat perlunya dilakukan upaya menempuh jalur hukum apabila ada penggunaan logo atau mengatasnamakan Kadin Indonesia pada kegiatan-kegiatan yang bukan menjadi agenda dan program kami, termasuk dalam gerakan Munaslub yang mengatasnamakan Kadin Indonesia," tambahnya.