Kompas.com - 09/04/2013, 15:17 WIB
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordiantor Perekonomian Hatta Rajasa menginginkan agar upah buruh ditentukan oleh perusahaan, bukan ditentukan oleh kepala daerah. Hal ini akan lebih adil bagi pengusaha untuk menentukan upah berdasarkan skala bisnisnya.

Dengan penentuan upah buruh oleh kepala daerah, maka semua usaha kecil menengah (UKM) dalam menggaji karyawannya harus mengacu ke ketentuan kepala daerah tersebut. Aturan penggajian buruh ini ditentukan oleh Undang-undang ketenagakerjaan. 

"Kita itu sudah kebablasan soal tripartit. Seharusnya, upah minimum buruh itu hanya diurus bipartit. Kami, pemerintah hanya memberikan titik minimalnya," kata Hatta saat ditemui di Musyawarah Nasional ke-9 Apindo di Jakarta, Selasa (9/4/2013).

Menurut Hatta, usulan batas titik minimal tersebut akan dijadikan patokan sepanjang kedua pihak setuju dengan apa yang disepakati. Sebab saat ini sistem penggajian memang ditentukan oleh kepala daerah.

Masalah terjadi bila menjelang pemilihan kepala daerah. Kalangan pengusaha ini tentu saja melobi pihak penguasa agar memberikan upah yang lebih murah. Dengan kondisi ini, masalah perburuhan khususnya soal gaji tentunya bisa menghambat iklim investasi. Sebab ada ketidakpastian soal penggajian kepada buruh.

Namun bila aturan tentang penggajian buruh tersebut diubah, maka Undang-undang tentang Perburuhan ini juga harus diubah. "Ini kan undang-undang, jadi tidak bisa diterapkan kalau tidak ada revisi undang-undangnya. Makanya tidak gampang untuk merubah undang-undang. Harus ada kesepakatan yang baik dengan pengusaha dan tenaga kerja," tambahnya.

Intinya, pemerintah ingin agar buruh tetap bisa sejahtera dengan sistem penggajian yang wajar. Sementara pengusaha juga tidak diberatkan dengan isu upah.

Senada dengan Hatta, Menteri Perindustrian MS Hidayat juga sepakat bahwa urusan upah ditentukan oleh pengusaha, bukan oleh gubernur atau kepala daerah. "UMP itu sebaiknya diselesaikan bipartit sehingga tidak ada campur tangan gubernur, tapi kalau bipartit deadlock lalu ada surat ke bupati atau gubernur, maka harus diputuskan," tambah Hidayat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

    BTN Incar KPR Senilai Rp 2,5 Triliun Selama Pameran Perumahan IPEX 2022

    Rilis
    Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

    Literasi Keuangan Masih Rendah, OneAset Tawarkan Edukasi Investasi Lewat Aplikasinya

    Rilis
    Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

    Apa Itu Devisa: Definisi, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Sumbernya

    Earn Smart
    Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

    Sambut HUT Ke-77 RI, TikTok Gelar TikTok Shop For Your Fashion Khusus untuk Brand Fesyen Lokal

    BrandzView
    Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

    Simak Cara Transfer DANA ke Bank BRI, BNI, dan Mandiri dengan Mudah

    Spend Smart
    Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

    Biaya Transfer Antarbank di Livin’ by Mandiri Hanya Rp 77, Catat Tanggalnya

    Spend Smart
    Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

    Mendag: Orang Indonesia Kalau Diskon Suka Ambil Uang Belanja...

    Whats New
    Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

    Sandiaga Uno: Harga Tiket Pesawat Mahal Harus Kita Sikapi dengan Penuh Kewaspadaan

    Whats New
    Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

    Jumlah Pengguna Naik, Volume Transaksi BNI Direct Terkerek Jadi Rp 2.587 Triliun

    Whats New
    Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

    Kemenhub dan PT ASDP Indonesia Ferry Kerja Sama Pemanfaatan Pelabuhan Ajibata dan Ambarita

    Whats New
    Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Lowongan Kerja Kemenag 2022 untuk Lulusan MA/SMA, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

    Work Smart
    Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

    Hasil Riset SMB Pulse Index Mekari: Digitalisasi Tingkatkan Resiliensi UMKM Hadapi Gejolak Ekonomi

    BrandzView
    Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

    Pasca IPO, Klinko Mulai Genjot Pasar Ekspor

    Whats New
    Kisah Ariek Wibisono, Eks Pengemudi GrabCar yang Turut Kembangkan Peta Digital GrabMaps

    Kisah Ariek Wibisono, Eks Pengemudi GrabCar yang Turut Kembangkan Peta Digital GrabMaps

    BrandzView
    Utang Indonesia Naik Jadi Rp 7.163,12 Triliun hingga Akhir Juli 2022

    Utang Indonesia Naik Jadi Rp 7.163,12 Triliun hingga Akhir Juli 2022

    Whats New
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.