Anggaran Pendidikan Besar, tapi Mutu Rendah

BANDA ACEH, KOMPAS.com —  Meski fasilitas sarana dan prasarana kian membaik dan memiliki anggaran pendidikan yang besar, mutu pendidikan di Aceh tergolong rendah. Hal ini terjadi karena kebijakan anggaran pendidikan di Aceh belum berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, melainkan baru sekadar berorientasi pembangunan fisik.

Hal ini dikemukakan oleh peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Renaldi Safriansyah, dalam diskusi publik membahas hasil analisis Anggaran Aceh 2005 sampai 2012 bidang Pendidikan di Banda Aceh, Jumat (19/42013).

Diskusi dihadiri oleh akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh, dan aktivis difasilitasi oleh PECAPP, bagian dari program CPDA - Bank Dunia dengan pendanaan AusAid.

Menurut Renaldi sesuai penelitian yang dilakukan lembaganya, program dan penganggaran pendidikan selama ini telah meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana. "Namun, belum berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, terutama mutu guru dan lulusan," ujarnya.

Aceh merupakan salah satu daerah yang mempunyai belanja pendidikan per kapita tertinggi di Indonesia. Menduduki ranking keempat dengan anggaran per kapita Rp 1,2 juta. Ranking pertama ditempati Papua Barat. Sementara rata-rata belanja pendidikan per kapita Indonesia adalah Rp 935.000.

Tahun 2011, total belanja pemerintah untuk sektor pendidikan di Aceh secara nominal terhitung sebesar Rp 4,3 triliun. Jumlah itu meningkat dua kali lipat dari tahun 2007, yang terhitung sebesar Rp 2,1 triliun. Pada tahun 2012 tercatat Rp 3,9 triliun.

Besarnya anggaran tersebut memungkinkan bagi Aceh untuk memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pada tahun 2012, Secara keseluruhan, daya tampung siswa rata-rata perkelas di Aceh terhitung sebanyak 26 siswa, jauh lebih tinggi dari standar pelayanan minimal yang disyaratkan, 32 siswa per kelas. "Jarak tempuh ke sekolah dari permukiman juga lebih baik dari standar nasional," ujarnya.

Namun, besarnya belanja pendidikan dan ketersediaan sarana yang baik belum searah dengan hasil capaian mutu dari pendidikan. Secara umum, beberapa indikator mutu, seperti akreditasi sekolah, mutu guru masih kurang baik dan tingkat kelulusan siswa.

Data 2011 menyebutkan, ada sekitar 30 persen sekolah di Aceh yang belum terakreditasi dan hanya 1 dari 5 orang guru di semua jenjang pendidikan yang bersertifikasi. Jumlah guru di Aceh sekitar 117,978 orang. " Kualitas guru di Aceh berada pada peringkat ke-28 nasional," kata Renaldi.

Mutu kelulusan siswa, Aceh juga masih berada di bawah rata-rata nasional. Mengacu pada nilai rata-rata SMPTN kelompok IPA, Aceh menduduki peringkat ke-33 secara nasional (nilai 44,86), sedangkan kelompok IPS di peringkat ke-25 (nilai 43,19).

PECA PP, kata Renaldi, merekomendasikan agar belanja di sektor pendidikan hendaknya dialokasikan pada kebutuhan-kebutuhan prioritas sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Upaya peningkatan mutu pendidikan hendaknya menjadi fokus utama dalam pembangunan tahun mendatang.

Target-target pembangunan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan agenda prioritas, misalnya tidak membangun lagi ruang kelas baru, tetapi menambah laboratorium dan pustaka untuk meningkatkan kelulusan siswa.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh Anas M Adam mengatakan, analisis PECAPP telah sepenuhnya menggambarkan tantangan pendidikan yang dihadapi Aceh selama ini, khususnya dalam bidang mutu.

Pemerintah Aceh telah mengalokasikan anggaran yang lebih besar terhadap program-program peningkatan mutu pendidikan, terutama terhadap peningkatan kompetensi guru. Di dalam renstra pendidikan (2013-2017) yang sedang disusun, pemerintah terus memberikan perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah mengimbau semua pihak untuk terus bersama-sama mengawal perencanaan program pendidikan berdasarkan analisis dan data-data di lapangan sesuai dengan rekomendasi PECAPP.