Chatib Punya Tiga Tugas Pokok

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (20/5), di Kantor Presiden, Jakarta, resmi mengumumkan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan yang baru dan akan dilantik pada Selasa ini. Nama Chatib sebenarnya sudah muncul sejak pekan lalu untuk menggantikan Agus DW Martowardojo yang dipilih sebagai Gubernur Bank Indonesia mulai 23 Mei.

”Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, saya memberikan kepercayaan dan penugasan kepada Dr Muhamad Chatib Basri untuk menjadi Menkeu yang baru,” kata Presiden.

Presiden menilai, Chatib merupakan ekonom yang memiliki pengalaman dan penugasan yang luas. Selama menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam setahun ini, investasi di Indonesia tumbuh signifikan.

Peningkatan investasi penting karena menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia kala dunia mengalami resesi. Data BKPM, realisasi investasi pada triwulan I-2013 mencapai Rp 93 triliun atau naik 30,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Presiden menegaskan, Menkeu yang baru mendapat tiga tugas pokok. Pertama, menjaga, mengembangkan, dan menjalankan kebijakan fiskal yang prudent. ”Dalam perekonomian dunia yang masih penuh gejolak ini, fiskal harus terjaga baik, APBN kita harus terjaga kesehatannya. Kebijakan fiskal yang prudent amat penting untuk dijaga,” kata Presiden.

Defisit fiskal ditargetkan Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB). Namun, kenaikan beban subsidi BBM akan membuat defisit menjadi Rp 353,6 triliun atau 3,83 persen dari PDB. Sementara ambang batas maksimal sesuai undang-undang adalah 3 persen.

Kedua, Menkeu harus memberikan dukungan kebijakan agar investasi di Indonesia terus meningkat. Ketiga, Menkeu harus dapat memberikan dukungan kebijakan agar investasi dapat menciptakan peluang yang besar bagi tenaga kerja, termasuk industri yang membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

”Ekonomi kita harus tetap terjaga tumbuh dengan baik, pengangguran dan kemiskinan berkurang, dan inflasi bisa kita kelola. Stabilitas harga juga bisa kita jaga,” kata Presiden. Asumsi inflasi ditargetkan 4,9 persen, tetapi kemungkinan direvisi menjadi 6,9-7,2 persen jika ada kenaikan harga BBM bersubsidi.

Di luar tiga tugas itu, Presiden juga mengingatkan adanya dua tugas mendesak, yakni mengawal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2013, serta mengawal RAPBN 2014. Potensi belanja RAPBN 2014 sekitar Rp 1.900 triliun atau naik lebih dari Rp 200 triliun dari pagu belanja APBN tahun 2013.

”Tentu diperlukan kecepatan dan kerja keras untuk mengemban tugas mendesak yang penting ini. Menkeu memerlukan kerja sama tim yang baik di jajaran kabinet sehingga tugas-tugas tadi bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.

Chatib, seusai bertemu Presiden di Istana Negara, menegaskan, kebijakan fiskal yang berhati-hati penting dalam APBN, terutama menjaga defisit dan stabilitas makro. ”Target pertumbuhan ekonomi kita ditetapkan 6,2 persen, jadi kehati-hatian fiskal itu penting,” katanya.

Chatib enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai yang akan dilakukannya selaku Menkeu dalam membenahi Direktorat Jenderal Pajak. Persoalan di Ditjen menjadi sorotan publik karena masih saja ada pegawai pajak yang korup atau menerima suap dari wajib pajak yang bermasalah.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Senin, di Kantor Presiden, menegaskan, Menkeu yang baru diharapkan tidak hanya bekerja menjaga kesehatan fiskal. Lebih dari itu, dia juga harus memahami pentingnya iklim investasi. (WHY/ATO/CAS/LAS)