Benahi Merpati, Menteri BUMN Harus Berani Menanggung Risiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Keberanian Menteri BUMN untuk menjamin berbagai risiko yang terjadi menjadi salah satu kunci keberhasilan restrukturisasi keuangan PT Merpati Nusantara Airlines yang saat ini sedang terbelit utang hingga Rp 6 triliun.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN dan yang juga mantan Komisaris Utama Merpati, M Said Didu mengungkapkan, dalam kondisi keuangan maskapai seperti saat ini, kreditur dipastikan menolak tawaran mengonversi piutangnya menjadi saham, karena tidak menguntungkan. Namun, masalah itu bisa diatasi jika Menteri BUMN berani menjamin berbagai risiko yang muncul.

Dia bercerita, saat melakukan restrukturisasi utang Garuda Indonesia, pada awalnya sejumlah kreditur tidak bersedia, karena saat itu maskapai tersebut masih merugi. Akan tetapi, Menteri BUMN saat itu, Sofyan Djalil berani menjamin berbagai risiko yang muncul akibat konversi piutang menjadi saham.

"Kreditur Garuda, seperti halnya Bank Mandiri dan Angkasa Pura sebelumnya tidak bersedia mengonversi piutangnya jadi saham. Tapi setelah mendapatkan jaminan dari Menteri BUMN, mereka akhirnya bersedia," ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com baru-baru ini.

Dia menjelaskan, kondisi keuangan Merpati sudah cukup akut. Meskipun berbagai langkah penyehatan telah dilakukan sejak 2009, namun masalah keuangan tetap membelit maskapai ini.

Sebagaimana diketahui, Merpati mengajukan opsi mengonversi utangnya dalam bentuk mandatory convertible bond (MCB) sebelum diubah menjadi kepemilikan saham. Opsi ini dilakukan dalam rangka melunasi utang-utangnya senilai Rp 6 triliun. Saham-saham dari para kreditor bisa dijual saat maskapai ini melaksanakan penawaran publik perdana (initial public offering/IPO).

Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo menjelaskan, skema tersebut mengikuti langkah PT Garuda Indonesia Airlines Tbk yang berhasil mengonversi utang menjadi saham. Dengan demikian, para kreditor bisa mendapatkan kembali dananya setelah saham di Garuda dilepas saat maskapai ini IPO.