Anak-anak NTT Keluhkan Sulitnya Dapat Akta Kelahiran

Hal tersebut disampaikan Dominika Kuruniaty Talan, (15), siswi SMA Negeri Taekas, Kecamatan Miomafo Timur, Kabupaten TTU, saat mengikuti kegiatan Temu Anak dengan Gubernur NTT dan DPRD Provinsi NTT dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional di Kolbano Room Hotel Kristal, Kupang, Selasa (23/7/2013).  Acara ini dihadiri 40 anak dari Kabupaten TTU dan 20 anak dari Kabupaten TTS.

"Kami di TTU kalau mengurus akta kelahiran sangat mahal karena harus mengeluarkan biaya ojek dan angkot pulang pergi (PP), biaya makan, biaya pengurusan dokumen pendukung lainnya, seperti akta perkawinan orangtua yang belum BS sehingga kalau dihitung semuanya bisa mencapai ratusan ribu rupiah," ungkap Dominika.

Selain biaya pengurusan yang mahal, lanjut Dominika, para orangtua dan anak-anak yang tinggal di desa kebanyakan masih kurang mendapat informasi tentang pengurusan akta kelahiran.

Dia berharap, pemerintah bisa membantu mencarikan solusi yang tepat bagi mereka yang tinggal dan menetap di desa agar pengurusan akta kelahiran bisa terpenuhi dengan biaya yang terjangkau.

Terkait dengan keluhan itu, Gubernur NTT yang diwakili Asisten I Gubernur, Yohana Elisa P, mengatakan, untuk daerah terpencil, ada strategi baru, yakni membentuk UPTD, tetapi kewenangannya ada di kabupaten masing-masing.

"Kita akan lakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dengan membuat program khusus agar semua anak bisa memiliki akta kelahiran dengan biaya terjangkau," kata Yohana.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD NTT, Gusty Beribe, memberikan motivasi anak TTU dan TTS serta Forum Anak Provinsi untuk tetap bersemangat dan percaya diri menjadi warga negara Indonesia.

"Kehadiran dan peran anak-anak dapat menyadarkan setiap orang untuk bekerja sesuai porsinya," jelasnya.

Diskusi yang berlangsung selama empat jam ini merupakan salah satu rangkaian aktivitas proyek Pencatatan Kelahiran Universal yang dilakukan oleh Plan Indonesia Program Unit Kefamenanu dengan dukungan dana dari Uni Eropa.

Di tempat yang sama, Universal Birth Registration Supervisor Plan Indonesia PU Kefamenanu, Tirza Claudia, mengatakan, melalui forum ini, anak-anak diberi kesempatan untuk berbagi keprihatinan dan kebutuhan mereka serta kualitas pelayanan sosial melalui konsultasi dengan para pemangku kewajiban, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

"Ini kesempatan yang baik buat anak-anak, khususnya yang berada di daerah terpencil agar bisa memberitahukan keluhan terkait pembuatan akta kelahiran kepada pemerintah dan DPRD provinsi," kata Tirza.

Usai acara dengar pendapat dengan pejabat provinsi NTT, wakil anak TTU dan TTS kemudian bergabung dengan 50 orang lainnya, yang merupakan gabungan dari LPA dan Forum Anak Provinsi di kantor Gubernur.

Mereka kemudian menyebar pada dua titik di Kota Kupang, Polda NTT, dan sekitar kantor gubernur untuk membagikan stiker Pencatatan Kelahiran Universal serta stiker anti-pornografi kepada para pengguna jalan yang berhenti pada lampu merah.