Kretek Dilarang Masuk, Indonesia Tuntut Kompensasi dari AS

Kompas.com - 26/07/2013, 15:45 WIB
shutterstock
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com
- Indonesia
akan meminta kompensasi dari Amerika Serikat yang melarang masuknya rokok kretek, lantaran meskipun Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menganggap pelarangan itu merupakan tindakan diskriminatif.

Kementerian Perdagangan mencatat bahwa Indonesia telah kehilangan 200 juta dollarAS-300 juta dollar AS akibat pelarangan yangsudah berlaku sejak 2009 itu. AS mengambil langkah pelarangan itu untuk mencegah pemuda di negara ini menjadi perokok.

Sebelumnya WTO menyatakan bahwa AS telah melanggar aturan perdagangan dalam lantaran melarang masuknya rokok beraroma, kayu manis, kopi, anggur dan stroberi. Padahal saat yang sama, negara ini mengizinkan rokok mentol.

"Kami akan mencari kompensasi. Sesuai prosedur WTO, jika satu negara mengabaikan rekomendasi yang disarankan oleh panel sengketa, kompensasi harus dipersiapkan, "kata direktur jenderal departemen perdagangan dari perdagangan internasional kerjasama Iman Pambagyo, Jumat (26/7/2013).

Dia mengatakan bahwa kebijakan AS membingungkan. Di satu sisi, negaratersebut menuntut negara lain mematuhi disiplin peraturan WTO. "Namun kini AS menempuh kebijakan yang jelas melanggar ketentuan WTO," kata Pambagyo.

Sejauh ini, Kementerian Perdagangan belum memutuskan besaran kompensasi yang akan dituntut dari AS. Pemerintah mengklaim bahwa perekonomian 6 juta penduduk sangat tergantung pada industri ini.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IPO NETV, Karyawan Dapat 2,91 Persen Saham, Apa Manfaatnya?

IPO NETV, Karyawan Dapat 2,91 Persen Saham, Apa Manfaatnya?

Whats New
Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Anggarkan Capex Rp 247 Miliar, DRMA Bidik Pertumbuhan Double Digit pada 2022

Rilis
Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Whats New
Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Bawang Putih dan Cabai Rawit Merah Naik, Berikut Harga Pangan Jakarta Hari Ini

Whats New
Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Smelter Timbal ZINC Mulai Uji Coba Produksi

Rilis
NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

NETV Resmi Melantai di BEI, Bakal Kembangkan Pemanfaatan Metaverse

Whats New
Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Bangun IKN Baru Berpotensi Bikin Utang RI Bengkak, Baiknya Ditunda atau Jalan Terus?

Whats New
Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Laba Bersih BNI 2021 Naik 3 Kali Lipat Jadi Rp 10,89 Triliun

Whats New
Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Basuki Minta Rp 46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Bangun Ibu Kota Baru

Whats New
Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Afiliator Binary Option Ilegal, Transaksinya Dilarang

Whats New
Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Sering Dianggap Mata Uang Islam, dari Mana Asal Dinar dan Dirham?

Whats New
Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Intip Besarnya Tambahan Penghasilan Kepala Dinas di DKI Jakarta

Whats New
Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus  Rp 6,03 Triliun

Sudah 7.416 Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Jilid II, Pelaporan Harta Tembus Rp 6,03 Triliun

Whats New
Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Sinar Mas Mining Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Ini Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Sebelum Tukar Dollar AS, Cek Kurs Rupiah di BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, dan Bank Mandiri

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.